SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – DPRD Kalimantan Timur menilai pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) berpotensi menjadi salah satu instrumen pendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan ekonomi masyarakat dan sektor produktif.
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan CSR DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyampaikan bahwa upaya tersebut sejalan dengan langkah DPRD dalam menyiapkan sejumlah regulasi baru pada tahun 2026.
Ia menjelaskan, sebagai Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), pihaknya telah mengusulkan beberapa Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026. Regulasi tersebut antara lain menyangkut pengelolaan sungai yang menjadi kewenangan provinsi, pendapatan lain yang sah, hingga pengaturan galian C.
“Ini bagian penting untuk mendorong adanya payung hukum atau legal standing yang bisa digunakan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah dan memperkuat APBD,” ujarnya.
Selain sektor regulasi, Agusriansyah menilai sektor pariwisata juga perlu menjadi perhatian serius karena berkontribusi langsung terhadap perputaran ekonomi daerah. Menurutnya, penguatan sektor wisata dapat berjalan beriringan dengan pengembangan UMKM.
Ia menambahkan, dorongan terhadap kawasan penyangga UMKM sangat penting agar kesejahteraan masyarakat meningkat dan roda ekonomi daerah bergerak lebih optimal.
“Banyak hal yang bisa didorong, terutama keterlibatan pemerintah provinsi pada sektor-sektor yang memang menjadi kewenangannya dalam meningkatkan PAD, salah satunya dari sisi retribusi,” jelasnya.
Agusriansyah juga menyebutkan bahwa DPRD Kaltim tengah melakukan peninjauan ulang terhadap sejumlah peraturan daerah terkait retribusi yang direncanakan dibahas pada 2026. Langkah tersebut dinilai penting untuk menyesuaikan aturan dengan kondisi ekonomi terkini.
Ia menegaskan, salah satu fokus lainnya adalah mereview perda CSR agar dana CSR dapat lebih diarahkan untuk mendukung UMKM, kepemudaan, dan kegiatan produktif lainnya.
“Kalau dana CSR ini bisa kita dorong untuk penguatan UMKM dan kontribusi pemuda, tentu akan ada perputaran ekonomi yang menimbulkan efek berlipat bagi kebijakan daerah,” pungkasnya.(MYG)
