SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa dirinya tidak menemui massa aksi 21 April 2026 karena memilih mekanisme dialog yang lebih aman dan terstruktur dibandingkan komunikasi di tengah kerumunan demonstran.
Ia menyebut, sejak awal pihaknya tidak menerima agenda resmi pertemuan dari massa aksi di Kantor Gubernur. Fokus utama demonstrasi, kata dia, justru diarahkan ke DPRD Kaltim sebagai pihak yang menjadi tujuan tuntutan.
“Dari informasi yang kami terima, tujuan utamanya ke DPRD. Tidak ada penyampaian bahwa akan ada pertemuan dengan gubernur di kantor gubernuran,” ujarnya saat melakukan konferensi pers di Hall Hotel Atlet Sempaja, Kamis malam (23/4/2026).
Meski demikian, Rudy menegaskan dirinya tidak menutup ruang komunikasi. Ia bahkan telah menyampaikan kesiapan berdialog melalui jalur resmi, dengan suasana yang lebih kondusif dan tidak dalam tekanan massa.
“Saya sudah sampaikan ke Kapolda, kami siap berdialog. Tapi tidak di tengah kerumunan massa, karena itu berisiko,” tegasnya.
Menurutnya, ada dua alasan utama dibalik keputusan tersebut, yakni faktor keamanan serta pertimbangan protokoler. Ia menilai, situasi lapangan yang dinamis dan berpotensi memanas tidak memungkinkan dilakukan pembahasan kebijakan secara langsung.
Selain itu, Rudy juga menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil pemerintah harus berbasis data, bukan response spontan di lapangan.
“Kita tidak bisa langsung memutuskan sesuatu di situ. Semua harus dibahas dengan data yang lengkap agar hasilnya tepat,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, tawaran dialog sebenarnya telah dibuka lebar, termasuk akses ke kantor gubernur maupun rumah jabatan selama 24 jam. Namun, pada saat itu, perwakilan massa tidak menyetujui skema dialog yang ditawarkan.
“Waktu itu sudah sore menjelang malam, sekitar pukul 17.45 Wita. Akhirnya tidak terjadi pertemuan,” katanya.
Rudy juga menyinggung kondisi di lapangan pasca-aksi, di mana sempat terjadi insiden pelemparan botol dan benda lainnya ke arah aparat keamanan. Situasi tersebut dinilai semakin memperkuat alasan untuk tidak melakukan dialog di tengah massa.
“Kalau situasi seperti itu, tentu tidak kondusif. Kita ingin dialog yang menghasilkan solusi, bukan yang justru memperkeruh keadaan,” ujarnya.
Meski tidak bertemu langsung di lokasi aksi, Rudy memastikan bahwa seluruh aspirasi masyarakat tetap diperhatikan oleh pemerintah provinsi. Ia juga mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan daerah.
“Kami terbuka untuk semua masukan. Mari bersama-sama mengawal pembangunan Kalimantan Timur agar tetap berjalan sesuai harapan,” tutupnya.(MYG)
