Samarinda, Cakrawalakaltim.com – Program beasiswa pendidikan Gratispol yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menjadi bahan perbincangan publik. Di satu sisi, program ini dipandang sebagai langkah besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun di sisi lain, berbagai catatan kritis bermunculan dari masyarakat.
Sejak diluncurkan oleh Rudy Mas’ud bersama Seno Aji, program ini memang dirancang untuk menjangkau mahasiswa dari jenjang S1 hingga S3 di puluhan perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar Kalimantan Timur. Skala yang besar ini membuat implementasinya tak luput dari tantangan teknis di lapangan.
Sejumlah kritik yang muncul umumnya berkaitan dengan mekanisme penyaluran, persyaratan administrasi yang dianggap belum sederhana, hingga ketentuan tertentu seperti batas usia penerima. Situasi ini kemudian memunculkan perdebatan di tengah masyarakat, apakah program tersebut perlu dihentikan atau cukup diperbaiki.
Menanggapi hal itu, Rusman Yaqub menegaskan bahwa esensi program Gratispol tetap relevan dan sangat dibutuhkan masyarakat. Menurutnya, polemik yang terjadi saat ini lebih bersifat teknis, bukan pada tujuan utama program.
Ia menilai, keberadaan Gratispol justru harus dipertahankan, dengan catatan dilakukan evaluasi menyeluruh agar pelaksanaannya semakin optimal dan tepat sasaran.
Rusman juga mengakui bahwa dalam pelaksanaan program berskala besar, kendala merupakan hal yang tidak terhindarkan. Namun, ia menekankan bahwa dinamika tersebut seharusnya menjadi ruang pembelajaran untuk perbaikan, bukan alasan untuk menghentikan program.
Pemerintah provinsi, lanjutnya, membuka ruang selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk memberikan masukan. Ia memastikan bahwa kepemimpinan daerah saat ini bersikap terbuka terhadap kritik sebagai bagian dari proses penyempurnaan kebijakan publik.
Sementara itu, dari sisi realisasi, Dasmiah mengungkapkan bahwa penyaluran dana Gratispol telah berjalan dalam dua tahap sepanjang 2026. Tahap kedua yang dicairkan pada Maret menjangkau lebih dari 27 ribu mahasiswa di 51 perguruan tinggi dengan nilai ratusan miliar rupiah.
Sebelumnya, tahap pertama juga telah disalurkan kepada lebih dari 21 ribu mahasiswa. Secara akumulatif, total penerima manfaat mendekati 50 ribu mahasiswa dengan nilai anggaran yang telah digelontorkan melampaui Rp220 miliar.
Di tengah besarnya anggaran tersebut, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa Gratispol bukan sekadar bantuan biaya pendidikan, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan Kalimantan Timur.
Pemerintah daerah, kata dia, tetap menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas, meskipun dihadapkan pada tantangan fiskal. Untuk tahun 2026, program ini bahkan ditargetkan menjangkau lebih dari 150 ribu mahasiswa dengan alokasi anggaran mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Dengan komitmen tersebut, Pemprov Kaltim berharap Gratispol tidak hanya meringankan beban mahasiswa, tetapi juga menjadi fondasi kuat dalam mencetak generasi unggul yang akan menopang pembangunan daerah di masa depan.(ZF)
