Jakarta, Cakrawalakaltim – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan sesi Bridging Leadership melalui Zoom Meeting yang difokuskan pada perencanaan dan penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi.
Acara ini diadakan pada Kamis (6/6/24) dan dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo, SH., MH.
Inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Indonesia.
Dalam sambutannya, John Wempi Wetipo menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.
“Perencanaan dan penganggaran yang baik adalah kunci untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Kita harus memastikan bahwa setiap ibu hamil mendapatkan nutrisi yang cukup dan akses kesehatan yang memadai,” ujarnya.
Data terbaru menunjukkan bahwa prevalensi ibu hamil dengan kekurangan energi kronik (KEK) mencapai 17,3%, sementara anemia pada ibu hamil mencapai 48,9%.
Angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi dan disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks, baik dari sisi kesehatan maupun nonkesehatan.
Faktor kesehatan meliputi kondisi kesehatan ibu, akses kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana (KB), serta nutrisi selama kehamilan. Sementara faktor nonkesehatan mencakup norma sosial budaya, keterlibatan laki-laki dan keluarga, kesetaraan gender, pengambilan keputusan, kondisi darurat, dan bencana, serta infrastruktur.
“Untuk mencapai target RPJMN 2020-2024 dan Sustainable Development Goals (SDGs), kita harus mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran di semua tingkatan pemerintahan,” kata Wetipo.
Target RPJMN 2024 menetapkan AKI pada 183 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB pada 16 per 1.000 kelahiran hidup. “Angka-angka ini menjadi pedoman kita untuk bekerja lebih keras dan lebih cerdas dalam mencapai tujuan,” tambahnya.
Bridging Leadership ini menekankan arah kebijakan, highlight target, dan indikator Program Prioritas Nasional 3 (PN 3) yang bertujuan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.
PN 3 mencakup berbagai program prioritas (PP) seperti pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, penguatan perlindungan sosial, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, serta peningkatan pemerataan layanan pendidikan seksualitas.
Selain itu, PN 3 juga fokus pada peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas, dan daya saing.
Wetipo menyebutkan bahwa koordinasi dan komitmen dari seluruh pihak sangat penting untuk mencapai tujuan ini. “Kolaborasi antar sektor dan lintas pemerintahan adalah kunci untuk sukses. Kita harus bersatu untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia,” tegasnya.
Acara ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, serta perwakilan dari pemerintah daerah. Diskusi yang interaktif dan konstruktif diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan langkah konkret untuk implementasi perencanaan dan penganggaran yang lebih efektif di lapangan.
Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan upaya bersama dalam mempercepat penurunan AKI dan AKB dapat terwujud, sejalan dengan visi RPJMN 2020-2024 untuk membangun SDM Indonesia yang unggul dan berdaya saing tinggi. (AD)
