SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Samarinda memberikan sejumlah catatan kritis dan masukan mendalam terkait pengelolaan keuangan daerah dalam Sidang Paripurna Pandangan Akhir Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Lewat Juru Bicaranya, Adnan Faridhan, Fraksi Golkar secara khusus menyoroti strategi penguatan fiskal daerah dan mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda agar mampu menekan angka defisit pada penyusunan anggaran mendatang.
“Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Samarinda mengharapkan kepada Pemerintah Kota Samarinda agar anggaran tahun berikutnya tidak terjadi lagi defisit anggaran,” tegas Adnan dalam pemaparannya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Golkar mendorong Pemkot Samarinda melakukan langkah-langkah konkret dan strategis demi meningkatkan kemandirian fiskal daerah hingga minimal mencapai angka 30 persen. Angka ini dinilai krusial agar Kota Samarinda tidak terus-menerus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dalam membiayai belanja daerah dan pelayanan publik.
Adnan membeberkan beberapa poin masukan utama yang wajib dijalankan Pemkot Samarinda terkait sektor keuangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD):
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak: Meminta perangkat daerah lebih agresif memperluas basis data objek pajak baru serta menggali potensi pajak dan retribusi daerah yang belum terserap maksimal.
Digitalisasi Pelayanan secara Masif: Mendorong penerapan sistem pembayaran elektronik seperti e-retribusi dan e-tax di sektor pasar, parkir, dan jasa lainnya untuk menutup celah kebocoran anggaran serta memudahkan transaksi masyarakat.
Formulasi Dana SILPA yang Terarah: Menyarankan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) difokuskan pada pos prioritas, seperti menutup defisit anggaran berjalan, menyelesaikan utang/kewajiban daerah, hingga mendanai kebutuhan mendesak masyarakat.
Optimalisasi Penerapan Akuntansi Akrual: Melakukan pembebanan anggaran dan penerapan transaksi akrual secara maksimal dalam rancangan peraturan daerah terkait APBD.
“Pemkot hendaknya mengambil langkah rasionalisasi dan pengendalian belanja secara ketat. Kita harus terus memperkuat investasi dan optimalisasi PAD demi mewujudkan tata kelola keuangan yang sehat,” pungkas Adnan.(ADV/MYG)
