SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Pemprov Kaltim meningkatkan kewaspadaan penuh menyusul rilis peringatan dini cuaca ekstrem dari BMKG untuk seluruh wilayah Kalimantan Timur selama dua bulan ke depan. Kepala BPBD Kaltim, Buyung Dodi Gunawan, menegaskan bahwa Pemprov menaruh perhatian besar pada dinamika Karhutla dan meminta publik membedakan antara data titik panas (hotspot) satelit dengan kejadian kebakaran aktif (firespot).
Berdasarkan data Pusdalops BPBD Kaltim, angka 14.795 hotspot yang terdeteksi sepanjang 1–26 Agustus 2026 merupakan indikasi anomali suhu yang memerlukan verifikasi faktual di lapangan.
“Hotspot itu potensi, bacaan dari satelit bahwa ada anomali suhu di sana. Bisa jadi itu kebakaran, orang lagi bakar-bakaran, obor, atap seng, atau lahan tambang. Makanya angka ribuan itu potensi yang harus kita validasi oleh tim di lapangan,” ungkap Buyung Dodi Gunawan, Kamis (27/8/2026).
Untuk mempercepat pengecekan termasuk pada titik yang mengindikasikan kawasan pertambangan batu bara BPBD memanfaatkan integrasi aplikasi Lembuswana milik Polda Kaltim yang terhubung ke petugas Babinkamtibmas dan Babinsa di tingkat tapak.
Maraknya insiden kebakaran lahan di area pinggiran kota membuat Kota Samarinda kini tengah mengajukan penetapan status Tanggap Darurat Bencana. Kebakaran terdeteksi tersebar mulai dari Kecamatan Palaran, Sambutan, hingga perbatasan Muara Badak.
“Samarinda lagi mengajukan tanggap darurat. Kebijakan dari pimpinannya seperti itu, walaupun kita lihat Karhutla Samarinda itu banyaknya di pinggiran,” tutur Buyung.
Mengenai intervensi teknologi rekayasa cuaca, BPBD Kaltim menegaskan bahwa efektivitas Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sangat bergantung pada ketersediaan bibit awan hujan di atmosfer.
“Kalau sekarang posisinya lagi kering nggak ada awan, ditaruh garam ya jadi hujan garam saja. Harus ada massa air yang cukup dengan ketinggian awan 1.000 meter ke atas,” jelasnya.
Sebagai upaya mitigasi komprehensif, BPBD Kaltim terus mensiagakan personel Tim Reaksi Cepat (TRC), menyalurkan bantuan logistik ke kabupaten/kota, serta menyurati SKPD untuk mengoordinasikan langkah pencegahan bersama asosiasi sektor usaha seperti APBI dan GAPKI. BPBD mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar demi menghentikan eskalasi Karhutla di Kaltim.(MYG)
