SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Fenomena antrean panjang kendaraan yang berburu Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kota Samarinda dan wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) terlebih di Samarinda terus mendapat sorotan tajam. Ketimpangan ketersediaan energi antara daerah penghasil minyak dan kawasan konsumen di Pulau Jawa dinilai sebagai bentuk kejanggalan struktural yang harus segera dibenahi oleh pemerintah pusat.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mempertanyakan akar masalah yang membuat daerah kaya sumber daya alam seperti Kaltim justru kerap mengalami krisis dan kelangkaan BBM di lapangan.
Ia membandingkan kondisi distribusi energi di Kalimantan dengan Pulau Jawa yang memiliki jumlah penduduk dan volume kendaraan jauh lebih padat, namun relatif bebas dari pemandangan antrean BBM yang mengular.
“Di Jawa kan nggak ada orang mengantri begini. Kalimantan ini, Bali mulai parah. Nggak tahu ya, bingung juga kan, berarti ada yang salah. Coba kita contoh di Jawa aja, kenapa bisa nggak mengantri? Padahal jumlah penduduknya banyak, kendaraan lebih banyak,” ujar Iswandi, Jumat (23/10/2026).
Iswandi menilai kondisi ini sangat ironis mengingat Pulau Kalimantan merupakan salah satu tulang punggung kilang pengolahan dan penghasil energi nasional. Namun pada kenyataannya, warga lokal justru harus menghabiskan waktu berjam-jam di jalan raya hanya demi mendapatkan jatah BBM.
Menurutnya, ketiadaan antrean di Jawa menunjukkan adanya perbedaan perlakuan atau formulasi manajemen distribusi dari pemerintah pusat dan PT Pertamina (Persero) yang tidak berpihak pada daerah penghasil.
“Sementara di luar Jawa yang merupakan kita kilang penghasil malah mengantri, penduduknya nggak banyak, kendaraan juga enggak sebanyak itu. Pasti ada sesuatu. Apa yang salah ini? Harusnya itu yang harus kalian bedah itu,” tegas Iswandi kepada awak media.
Oleh karena itu, Komisi II DPRD Samarinda mendesak Kementerian ESDM bersama BPH Migas dan Pertamina untuk turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan alokasi BBM untuk wilayah Kalimantan Timur.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar masalah teknis antrean di SPBU, melainkan bentuk ketidakadilan distribusi energi yang dirasakan langsung oleh masyarakat daerah.
DPRD Samarinda berharap pemerintah pusat tidak menutup mata dan segera merevisi sistem penyaluran energi agar kelangkaan berulang yang menyiksa para pengendara di Samarinda dapat segera diakhiri.(ADV)
