SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mengusulkan pemisahan mutlak antara jalur lintasan angkutan barang dan angkutan perkotaan dalam penyusunan dokumen Tatanan Transportasi Wilayah (Tatrawil) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Langkah strategis ini didorong guna menekan tingginya beban lalu lintas serta meminimalisir potensi kecelakaan fatal akibat bercampurnya kendaraan logistik bertonase besar dengan kendaraan masyarakat di jalan protokol kota.
Kepala Dishub Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu, menjelaskan bahwa penyusunan ulang Tatrawil Kaltim yang merujuk pada Tatanan Transportasi Nasional (Tatranas) tersebut merupakan revisi penting setelah sembilan tahun berjalan sejak 2017. Nantinya, dokumen induk ini akan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kaltim sekaligus menjadi acuan pembentukan Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok) di tingkat kabupaten dan kota.
Untuk penanganan jangka pendek, Dishub Samarinda merekomendasikan pengalihan rute angkutan barang dari kawasan hub Pelabuhan Yos Sudarso dan Terminal Peti Kemas (TPK) Palaran agar tidak lagi melintasi jalur padat permukiman seperti Jalan KH Mas Mansyur, Jalan Jakarta, maupun Jalan AW Syahranie.
“Kami memberikan rekomendasi agar lintasan angkutan barang dibuat terpisah dengan angkutan perkotaan sehingga beban dan dampak kecelakaan lalu lintas bisa dikurangi. Nanti dari Jembatan Mahulu masuk ke Loa Buah, diarahkan lewat Jalan Jakarta 1 menuju Ring Road 1, Ring Road 2, hingga ke Batu Cermin di Ring Road 3 yang tembus langsung ke Tanah Merah,” ujar Hotmarulitua Manalu.
Selain rekayasa rute jangka pendek, Dishub Samarinda turut mengajukan rekomendasi jangka panjang berupa pengembangan Pelabuhan Loktuan di Kota Bontang agar mampu melayani bongkar muat peti kemas. Selama ini, suplai logistik menuju wilayah utara seperti Bontang, Kutai Timur, hingga Berau masih bertumpu penuh pada TPK Palaran di Samarinda.
Menurut Manalu, desentralisasi hub logistik ke Pelabuhan Loktuan tidak hanya mengurai kepadatan lalu lintas di Samarinda, tetapi juga memangkas biaya distribusi sehingga harga kebutuhan pokok di wilayah pesisir utara Kaltim menjadi lebih terjangkau. Dengan skema tersebut, pelabuhan di Samarinda ke depan hanya akan fokus melayani distribusi wilayah Samarinda dan Kutai Kartanegara.
“Kalau kapal logistik langsung bersandar ke Loktuan di Bontang, harga barang di Bontang dan Kutai Timur akan jauh lebih murah karena rantai pengirimannya lebih pendek. Di Loktuan juga masih tersedia lahan kosong yang bisa dikembangkan sebagai tempat penumpukan kontainer,” jelasnya.
Di sisi lain, Pemkot Samarinda mendorong percepatan relokasi seluruh kawasan pergudangan ke wilayah Palaran sesuai rencana tata ruang, mengingat sekitar 70 persen titik pergudangan di dalam kota merupakan kewenangan Pemkot dan 30 persen sisanya berada di bawah Provinsi.
Sementara untuk sektor angkutan penumpang, Dishub Samarinda menekankan pentingnya penguatan transportasi umum perkotaan terintegrasi di wilayah Samarinda, Balikpapan, dan Bontang guna menekan ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan kendaraan pribadi.(MYG)
![]()
