SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Samarinda terus mematangkan proses harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemanfaatan Jalan. Produk hukum daerah ini dirancang untuk memberikan kepastian regulasi dalam menertibkan penggunaan ruang jalan di Kota Tepian agar tidak mengganggu fungsi fundamentalnya sebagai sarana lalu lintas masyarakat.

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menerangkan bahwa pengaturan tersebut mencakup seluruh zona bagian jalan milik pemerintah daerah, mulai dari Ruang Milik Jalan (Rumija), Ruang Manfaat Jalan (Rumaja), hingga Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja). Ia menyoroti maraknya pemanfaatan badan maupun sisi jalan di lapangan seperti pemasangan tiang jaringan, penanaman pipa utilitas, hingga pembukaan akses keluar-masuk bangunan milik pihak swasta yang kerap menimbulkan hambatan bagi kelancaran arus kendaraan.

“Nah, kalau pengelolaan jalan, kita mau memastikan saja bahwa ke depan pemanfaatan jalan itu betul-betul ada aturan yang jelas. Jadi siapapun yang memanfaatkan, baik itu badan jalan—kalau istilah dalam Perda itu ada Rumija, ada Rumaja, ada Ruwasja itu—maka penggunaannya itu semuanya kita atur ya. Karena ini kan aset pemerintah yang dalam penggunaannya, pemanfaatannya itu harus dipastikan tidak mengganggu yang fundamental terkait dengan keberadaan jalan itu sendiri,” ujar Abdul Rohim, Rabu (18/11/2026).

Dalam kajian penyusunan regulasi ini, Bapemperda turut membedah berbagai studi kasus di sejumlah ruas jalan kota, terutama terkait pembangunan jalur akses masuk maupun keluar area komersial swasta yang tidak memperhitungkan keselamatan pengguna jalan umum. Melalui payung hukum yang baru, setiap pemanfaatan di luar fungsi utama jalan wajib tunduk pada prosedur perizinan dan standar teknis yang ditetapkan pemerintah.

“Kayak ini kan misalnya kita tadi ada beberapa studi kasus, misalnya jalan masuk, jalan keluar. Nah, ini kan seringkali ada yang bikin jalan masuk atau jalan keluar dari swasta, tapi ternyata mengganggu fungsi jalan. Nah, ini yang perlu kita treatment, makanya dibuat aturannya,” jelasnya.

Untuk menjamin kepatuhan seluruh pihak di lapangan, regulasi ini juga dilengkapi dengan instrumen penegakan aturan berupa sanksi bagi setiap pelanggar ketentuan pemanfaatan ruang jalan.

“Bahkan kita atur juga pihak-pihak yang memanfaatkan tadi Rumija, Rumaja, Ruwasja itu yang tidak sesuai ketentuan, maka akan diancam dengan sanksi-sanksi yang sudah kita tetapkan. Jadi prinsipnya itu, kalau ada pemanfaatan di luar fungsi utama, maka dia memanfaatkan harus sesuai dengan ketentuan yang kita atur di Raperda Pemanfaatan Jalan,” pungkas Abdul Rohim.

Melalui penerapan regulasi yang komprehensif dan berkeadilan ini, DPRD Kota Samarinda optimis tata ruang jalan perkotaan akan lebih tertib, aman, serta terlindungi dari penyalahgunaan aset publik di masa mendatang.(ADV/MYG)

Loading

By redaksi