SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyambut baik rencana Presiden RI Prabowo Subianto terkait penyesuaian harga pasokan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan setelah mengikuti Rapat Koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, pada Senin (10/2/2025).
Deputi Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, mengungkapkan bahwa Kaltim masih sangat bergantung pada pasokan sayur-mayur dari luar daerah, khususnya dari Pulau Jawa. Padahal, kebutuhan sayur dalam program ini sangat besar dan harus dipenuhi secara berkelanjutan.
“Dalam satu satuan pelayanan, dibutuhkan 300 kilogram sayur untuk memasak bagi 3.000 anak. Jika nanti terdapat 400 satuan pelayanan, maka kita harus menyediakan sekitar 1.200 ton sayur. Ini tentu menjadi tantangan besar yang harus kita persiapkan sejak sekarang,” ujar Tigor.
Saat ini, harga satu porsi bahan pangan ditetapkan sebesar Rp10.000. Namun, BGN sebenarnya mengalokasikan anggaran sekitar Rp15.000 per anak. Tantangannya, harga bahan pangan di Kaltim cenderung lebih tinggi dibanding daerah lain karena adanya indeks kemahalan.
“Bisa jadi harga bahan pangan di sini bukan Rp10.000, melainkan Rp11.000. Selain itu, ada biaya operasional seperti gaji karyawan yang mencapai Rp2.000 per porsi. Satu satuan pelayanan memerlukan sekitar 47 karyawan, ditambah lagi biaya listrik, air, gas, sewa bangunan, hingga kendaraan operasional,” jelasnya.
Dengan kondisi tersebut, anggaran Rp12.000 pun kemungkinan hanya cukup untuk membeli bahan pangan tanpa mencakup biaya operasional lainnya. Oleh karena itu, menurut Tigor, perlunya pengumpulan bukti pembelian bahan pangan sebagai dasar evaluasi dan penyesuaian harga.
“Kami mengusulkan kepada Wakil Presiden RI untuk mengistruksikan agar seluruh daerah menyertakan bukti pembelian bahan pangan. Dengan begitu, apabila diperlukan penyesuaian harga, kita memiliki dasar yang jelas,” tegasnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menyatakan dukungannya terhadap inisiatif penyesuaian harga ini, mengingat tantangan utama di Kaltim adalah ketersediaan pasokan bahan pangan.
“Dari sisi permintaan, program ini sudah siap dengan anggaran Rp15.000 per porsi. Sekarang tinggal bagaimana kita memastikan suplai yang cukup. Jika pasokan lokal tidak mencukupi, maka kita akan tetap bergantung pada daerah lain,” ungkap Akmal.
Namun, Akmal menekankan pentingnya memprioritaskan penggunaan bahan pangan lokal guna mengurangi biaya distribusi. Meskipun hal ini menjadi tantangan tersendiri, ia berharap program ini bisa sekaligus memperkuat sektor pertanian di Kaltim.
“Konsekuensinya, kita harus memperkuat sektor pertanian daerah. Tantangan terbesar adalah bagaimana menumbuhkan kembali budaya agraris di Kaltim. Ini pekerjaan rumah bagi kita semua,” pungkasnya.(DV/MYG)
