SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat mulai mempengaruhi berbagai sektor pemerintahan, dari Kementerian/Lembaga (K/L) hingga tingkat kabupaten/kota.
Meskipun kebijakan ini memunculkan kekhawatiran terkait operasional dan kinerja pemerintah daerah, Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menegaskan bahwa hal itu tidak akan memengaruhi kinerja dewan.
Helmi menjelaskan bahwa anggaran yang dipotong adalah anggaran untuk item yang tidak langsung berdampak pada masyarakat, seperti anggaran untuk alat tulis kantor (ATK) dan perjalanan dinas. “Anggaran yang tidak masuk dalam kebijakan efisiensi adalah anggaran program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” ujar Helmi, beberapa hari lalu.
Dengan kata lain, program-program yang bermanfaat langsung bagi masyarakat tetap berjalan tanpa gangguan.Ia juga menambahkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran saat ini masih berlaku untuk kementerian dan lembaga di tingkat pusat.
Sementara itu, kebijakan untuk pemerintah daerah, termasuk kabupaten/kota, masih menunggu petunjuk lebih lanjut. “Efisiensi anggaran itu kan pusat yang atur. Kita masih menunggu bagaimana mekanismenya di daerah,” jelas Helmi.
Lebih lanjut, Helmi menyatakan keyakinannya bahwa sektor-sektor penting, seperti keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan kesehatan, tidak akan terpengaruh oleh kebijakan efisiensi anggaran tersebut.
Dengan optimisme tersebut, ia menilai kebijakan ini hanya akan berdampak pada sektor yang tidak langsung berkaitan dengan pelayanan masyarakat. (ADV*)
