Samarinda, Cakrawalakaltim.com – Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan tonggak demokrasi yang penting bagi bangsa Indonesia. Namun, dalam persiapan menuju pemungutan suara, kekhawatiran akan potensi kecurangan selalu mengintai. Di tengah dinamika ini, muncul suatu gerakan yang bertekad untuk mengawal proses demokrasi dengan penuh integritas, Gerakan Kawal Pemilu Kaltim.
Dengan moto ” Curang, Money Politic, dan KKN?
Siapkah ditumbuk warga?”, Gerakan Kawal Pemilu Kaltim mengajak seluruh komponen masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan dan pelaporan hasil suara. Gerakan ini menggarisbawahi pada pentingnya partisipasi aktif dalam menjaga integritas pemilu.
Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah penyelenggaraan Workshop Kawal Kaltim yang berlangsung Selasa (13/2/24) Via zoom meet.
Workshop ini bertujuan untuk membahas titik-titik kerentanan dalam rekapitulasi suara, sebuah fase yang dianggap rawan dalam proses Pemilu.
“Ini akan berdampak pada Indonesia 5 tahun ke depan, oleh karena itu penting bagi kita mengawal proses rekapitulasi suara agar tidak ada oknum yang mencurangi ranah demokrasi ini,” kata Usep Hasan Sadikin, seorang peneliti dari Perludem.
Aliansi Kawal Kaltim, sebagai penggagas gerakan ini, terdiri dari berbagai elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap integritas Pemilu di Kaltim. Mereka menegaskan tujuan utama gerakan ini adalah untuk menyelamatkan proses penghitungan suara Pemilu 2024 dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, netralitas, dan akuntabilitas.
Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah kecil. “Indonesia sebagai penyelenggara Pesta Demokrasi terbesar sehingga sangat sulit dikelola dan berpotensi terjadinya kesalahan dalam proses perhitungan suara, apalagi kita masih menggunakan sistem perhitungan manual,” ungkap Usep.
Indonesia menjadi sorotan dunia karena menggelar Pemilu terbesar dalam sejarah dengan jumlah pemilih mencapai lebih dari 204,8 juta. Angka yang luar biasa ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan skala partisipasi pemilih tertinggi di dunia dalam satu hari pemungutan suara.
Namun, fenomena kecurangan juga menjadi momok dalam proses demokrasi ini. Banyaknya foto dan video yang beredar tentang kecurangan tidak selalu bisa dijadikan bukti yang cukup kuat di pengadilan.
Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar bukti foto atau video tersebut dapat diakui secara hukum:
- Aktifkan fitur GPS pada alat perekam untuk memperoleh metadata yang lengkap.
- Pastikan foto atau video menyertakan informasi 5W1H (who, what, when, where, why, dan how) untuk memperkuat keabsahan bukti tersebut.
Tanpa adanya elemen-elemen tersebut, bukti foto atau video tersebut bisa menjadi tidak berdaya di hadapan hukum, meskipun memiliki potensi untuk viral di media sosial.
Dengan upaya kolaboratif dari seluruh elemen masyarakat, Gerakan Kawal Pemilu Kaltim berharap dapat menciptakan Pemilu yang bersih, jujur, dan transparan, sebagai landasan demokrasi yang kuat demi masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara. (AD)
