SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifatul Choiri Fauzi, mengajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menjadi pelopor dalam implementasi tiga program prioritas nasional yang menyasar penguatan perlindungan perempuan dan anak di tingkat akar rumput.
Dalam kunjungannya ke Kaltim, Arifatul menyampaikan bahwa ketiga program tersebut meliputi Ruang Bersama Indonesia, penguatan layanan Call Center SAPA 129, dan pemanfaatan data berbasis satu data nasional dari Badan Pusat Statistik (BPS).
“Program Ruang Bersama Indonesia bertujuan menciptakan desa ideal, bebas kekerasan terhadap perempuan dan anak, bebas stunting, tanpa ibu anemia, serta memastikan anak-anak tidak putus sekolah,” ujar Menteri Arifatul, Sabtu (10/5/2025).
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor di tingkat desa, termasuk dengan pemerintah daerah, dinas-dinas terkait, dan yang paling utama adalah masyarakat.
“Program ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo agar semua pihak bersinergi dalam membangun desa-desa yang tangguh,” jelasnya.
Program kedua adalah perluasan dan penguatan SAPA 129, layanan pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat jika mengalami atau menyaksikan kekerasan.
“Saat ini kami sedang menjalin kerja sama dengan BCA agar cakupannya bisa menjangkau hingga kabupaten dan kota,” tambahnya.
Sementara itu, langkah ketiga adalah optimalisasi pemanfaatan data. Kementerian PPPA akan menggunakan data dari BPS untuk memetakan kebutuhan riil perempuan dan anak di wilayah-wilayah sasaran.
“Dengan data yang tepat, program bisa lebih terarah dan tepat sasaran,” ujarnya.
Menteri Arifatul menyatakan keyakinannya bahwa Kaltim memiliki kapasitas untuk mendukung ketiga program tersebut, apalagi daerah ini telah memiliki sejumlah desa dan kelurahan ramah anak dan perempuan.
“Tambahan yang dibutuhkan hanya kolaborasi dari semua dinas,” katanya.
Ia juga mengajak pemerintah daerah, DPRD, tokoh adat, tokoh agama, akademisi, media, dan organisasi masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan program-program ini.
“Perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan adalah tanggung jawab kolektif semua elemen bangsa,” tegasnya.
Menurutnya, komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat sipil akan menjadi kunci keberhasilan program.
“Kaltim punya peluang besar untuk menjadi contoh nasional dalam perlindungan perempuan dan anak,” tambahnya.
“Indonesia Emas 2045 hanya bisa terwujud jika perempuan diberdayakan dan anak-anak terlindungi. Mari kita konsisten dan serius mengimplementasikan program ini,” pungkas Menteri Arifatul.(MYG)
