Jakarta, Cakrawalakaltim.com – Momentum bersejarah terjadi di tengah politik Indonesia saat Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY), resmi dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Rabu (21/2/24).
Pengangkatan AHY sebagai Menteri ATR menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh Hadi Tjahjanto, yang kini akan menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam), menggantikan Mahfud MD.
Dalam kesempatan wawancara, AHY menggambarkan momen tersebut sebagai “Sejarah” bagi Partai Demokrat.
“Ini momentum yang sangat bersejarah. Karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan di parlemen sangat penting,” ucap AHY dengan penuh semangat.
Dengan langkah ini, Partai Demokrat secara resmi menjadi bagian dari pemerintahan, menandai awal dari kolaborasi yang lebih erat antara partai oposisi lama dengan pemerintah.
AHY menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang memajukan sektor agraria dan tata ruang di Indonesia, sambil menekankan pentingnya peran legislatif dalam proses tersebut.
Presiden Jokowi juga menegaskan pentingnya langkah ini sebagai upaya untuk memperkuat kabinet dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing partai politik.
“Kerjasama antara pemerintah dan Partai Demokrat akan membawa manfaat besar bagi pembangunan negara kita,” ujar Jokowi.
Langkah ini diharapkan akan membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pertanahan nasional serta pengembangan ruang dan wilayah di Indonesia. AHY, dengan latar belakangnya sebagai politisi dan pemimpin Partai Demokrat, diyakini akan membawa gagasan-gagasan segar dan solusi konkret dalam mengatasi berbagai tantangan yang berkaitan dengan sektor agraria dan tata ruang.
Kehadiran AHY di kabinet juga memperkuat representasi berbagai kepentingan politik di dalam pemerintahan, menandai semangat inklusivitas dan kerjasama lintas partai dalam merumuskan kebijakan nasional.
Dengan harapan baru dan semangat kolaborasi, pemerintah dan Partai Demokrat bersiap untuk menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, sambil bersama-sama bergerak menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan untuk Indonesia. (AD)
