SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com — Permasalahan banjir di Kota Samarinda kembali mendapat sorotan serius dari Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar. Ia menegaskan bahwa pola penanganan banjir tidak boleh hanya bersifat sementara dan berpindah-pindah lokasi, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh dengan perencanaan jangka panjang.
Hal ini ia sampaikan seusai rapat kerja Komisi III bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda, Senin (7/7/2025), yang membahas progres realisasi anggaran tahun berjalan serta rencana program 2026.
“Kita ingin ada blueprint atau green design dalam penanganan banjir. Jangan hanya kerja satu titik hari ini, besok pindah ke titik lain, tanpa menyelesaikan keseluruhan permasalahan,” ujar Deni.
Ia mengapresiasi paparan Dinas PUPR terkait pembangunan drainase dan kolam retensi, tetapi meminta data teknis yang lebih detail agar DPRD dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai penyebab banjir dan upaya solusi di tiap titik rawan.
Deni juga menyinggung serapan anggaran yang baru mencapai 20 persen hingga pertengahan tahun ini. “Setelah APBD sah dan menjadi perda, semestinya di bulan Februari atau Maret kegiatan sudah bisa berjalan. Kalau terus terlambat, waktu pengerjaan jadi sempit, dan kualitas pekerjaan bisa menurun,”tegasnya.
Deni menegaskan Komisi III siap mendorong agar penanganan banjir tidak lagi bersifat tambal sulam, tetapi menjadi program prioritas dengan perencanaan yang terukur, terstruktur, dan transparan.(ADV/DPRD SAMARINDA)
