SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda menyelenggarakan pelatihan khusus bagi tenaga kesehatan dari seluruh Puskesmas untuk menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA) serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kegiatan ini berlangsung selama lima hari, mulai Senin (21/7/2025) hingga Kamis (25/7/2025), di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Kalimantan Timur.
Pelatihan ini diikuti oleh 25 peserta yang terdiri dari dua orang perwakilan setiap Puskesmas. Sasaran utama pelatihan adalah dokter, bidan, perawat, dan pemegang program kesehatan anak yang dinilai memiliki peran krusial dalam layanan kesehatan primer.
“Kita akan melatih nakes di tiap puskesmas. Baik itu dokter, pemegang program anak, bidan, perawat. Untuk mampu melakukan tugasnya dari sisi kesehatan,” ujar Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Samarinda, dr Rudy Agus Arianto, saat ditemui di sela kegiatan pelatihan pada Rabu (23/7/2025).
dr Rudy menegaskan bahwa meski tidak berwenang menangani aspek hukum, tenaga kesehatan tetap memiliki tanggung jawab penting dalam mengenali indikasi kekerasan dari pasien yang datang ke fasilitas kesehatan.
“Kesehatan itu kan nggak bicara hukum ya, kita nggak boleh menghukum. Tapi kita harus mampu mengenali dari gerak-gerik seseorang yang datang ke puskesmas—apakah ini mengalami kekerasan, baik seksual, verbal, dan lain-lain. Kemudian mendiagnosa, lalu membantu secara layanan kesehatan, terutama pemulihan psikologisnya,” jelasnya.
Ia menyebut, keberadaan rumah aman yang kini mulai tersedia di sejumlah titik di Samarinda perlu diimbangi dengan dukungan dari seluruh fasilitas kesehatan, termasuk Puskesmas. Tenaga kesehatan, lanjutnya, juga harus menjadi teladan dalam lingkup keluarga dan sosial.
“Yang terutama adalah mereka jadi role model di keluarganya. Tidak melakukan tindak kekerasan di keluarganya. Karena role model itu penting supaya masyarakat juga mengikuti,” imbuhnya.
Dalam rangka memperluas jangkauan pencegahan, Dinkes juga akan menggencarkan edukasi ke lingkungan sekolah. Hal ini sebagai respons terhadap tingginya kekerasan yang menimpa remaja, khususnya siswi.
“Kita juga akan sosialisasikan ke sekolah. Karena ternyata kekerasan pada anak remaja, terutama remaja putri, lebih banyak terjadi di sekolah. Apalagi kita punya banyak sekolah baru, sekolah rakyat dan lain-lain. Kita harus lebih hati-hati untuk mengawasi,” katanya.
Pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas Puskesmas sebagai garda terdepan dalam deteksi dini, pemulihan, dan pendampingan korban kekerasan serta mendorong sistem perlindungan yang lebih responsif dan humanis di Kota Samarinda.(MYG)
