Samarinda, Cakrawalakaltim – Pemerintah Kota Samarinda berpartisipasi dalam kegiatan pencanangan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting yang digelar secara serentak di seluruh Kalimantan Timur pada Rabu (12/6/24).
Acara ini bertujuan untuk mempercepat penurunan angka stunting yang masih menjadi tantangan serius di wilayah Kalimantan Timur.
Kota Samarinda diwakili oleh Wakil Wali Kota Samarinda, Rusmadi Wongso terlibat dalam acara yang dilangsungkan secara daring tersebut, Wakil Wali Kota Samarinda didampingi oleh Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, Isfihani. Kemudian dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismid Kusasih, dan Kepala
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), I Gusti Ayu Sulistiani, Lurah Harapan Baru, Camat Loa Janan, dan Ketua RT 25.
Dalam sambutan yang disaksikan secara daring, Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, menyoroti tantangan yang dihadapi dalam penanganan stunting.
“Angka stunting hanya turun dari 23,9% menjadi 22,9%. Kita kurang dalam orkestrasi data,” ujar Akmal.
Ia juga mengungkapkan bahwa dana sebesar 32 miliar telah disiapkan untuk pemberian makanan tambahan, namun dari dana yang telah ditransfer sebesar 7 miliar, realisasinya masih nol.
“Siapa yang bertanggung jawab? Dinas Kesehatan, saya akan berikan teguran,” tegasnya.
Akmal Malik juga mempertanyakan keseriusan pejabat daerah dalam menangani masalah ini.
Wakil Wali Kota Samarinda, Rusmadi Wongso, juga menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi ini.
“Bulan Juni sampai Desember 2024 dicanangkan sebagai bulan pengukuran dan intervensi stunting oleh pemerintah pusat. Target nasional adalah 14% pada tahun 2024, sementara kita menempati posisi 21,5% secara nasional, dan tingkat provinsi 22,9%, dan pada 2023 kita di 24,4%. Posisi stunting di Samarinda masih jauh dari rata-rata nasional dan provinsi,” ujarnya.
Rusmadi menekankan pentingnya kolaborasi dalam penanganan stunting.
“Kita merapatkan barisan, bahwa intervensi serentak ini memberikan arahan kepada kita untuk melaksanakan penanganan stunting secara serentak,” katanya.
Ia juga menyoroti rendahnya tingkat kunjungan ke posyandu. Dari 728 posyandu yang ada di Kota Samarinda, hanya sekitar 200 yang aktif.
“Ini tidak bisa dilakukan oleh Dinas Sosial saja, Dinas Pendidikan saja, atau dinas lainnya, karena ini melibatkan ibu hamil, calon pengantin, remaja, balita, serta baduta,” tambahnya.
“Di Samarinda, ada 1.074 anak yang mengalami stunting dari 6.765 balita yang diukur, yang berarti 16% di antaranya stunted,” beber Rusmadi.
Dengan intervensi serentak ini, diharapkan masalah stunting dapat ditangani dengan lebih efektif dan menyeluruh, sehingga angka stunting di Kota Samarinda dan Kalimantan Timur dapat terus menurun. (AD)
