SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Aksi mahasiswa yang memadati depan Gedung DPRD Kalimantan Timur di Jalan Teuku Umar, Selasa (21/4/2026), langsung direspons jajaran legislatif. Pimpinan DPRD Kaltim turun ke lapangan dan membuka ruang dialog, sekaligus memastikan tuntutan penggunaan hak angket akan dibawa ke pembahasan resmi.
Kehadiran unsur pimpinan dewan di tengah massa menjadi momentum penting dalam jalannya demonstrasi. Setelah menyuarakan aspirasi sejak pagi, mahasiswa akhirnya mendapatkan kesempatan berdialog langsung dengan wakil rakyat.
Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyatakan bahwa seluruh tuntutan yang disampaikan telah diterima dan akan segera dibahas melalui mekanisme internal lembaga.
“Kami sudah menerima aspirasi mahasiswa. Selanjutnya akan kami bahas dalam rapat pimpinan bersama seluruh unsur pimpinan dan ketua fraksi,” ujarnya di hadapan peserta aksi.
Ia menegaskan, setiap keputusan di DPRD tidak bisa diambil secara sepihak atau instan, melainkan harus melalui tahapan resmi sesuai tata tertib kelembagaan.
Namun demikian, Ekti mengungkapkan bahwa secara prinsip terdapat kesamaan pandangan di internal DPRD terkait tuntutan yang diajukan mahasiswa, khususnya soal penggunaan hak angket.
“Secara prinsip, unsur pimpinan dan tujuh fraksi memiliki pandangan yang sejalan terhadap aspirasi ini,” jelasnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak DPRD Kaltim untuk menggunakan hak angket sebagai instrumen pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dinilai bermasalah.
Tuntutan tersebut langsung direspons dengan komitmen DPRD untuk mengkaji dan membahasnya lebih lanjut dalam forum resmi.
“Kami memahami apa yang menjadi tuntutan. Secara garis besar ada kesamaan pandangan, tetapi tetap harus diputuskan melalui rapat pimpinan,” tambahnya.
Respons cepat DPRD yang memilih turun langsung menemui massa dinilai menjadi langkah penting dalam meredam dinamika aksi sekaligus membuka jalur komunikasi antara mahasiswa dan legislatif.
Dengan masuknya tuntutan hak angket ke agenda pembahasan internal, publik kini menanti langkah konkret DPRD Kaltim dalam menentukan arah kebijakan selanjutnya melalui mekanisme resmi yang berlaku.(MYG)
