SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, M. Novan Syahronny Pasie, memberikan perhatian serius terhadap kondisi pemenuhan kebutuhan guru di sekolah-sekolah negeri di Kota Samarinda.
Berdasarkan hasil pemetaan, jumlah tenaga pendidik terus mengalami penurunan secara bertahap setiap bulannya yang berdampak pada bertambahnya beban kerja bagi guru yang masih aktif bertugas.
Novan memaparkan bahwa saat ini kondisi di lapangan sudah menunjukkan adanya celah yang cukup besar dalam formasi tenaga pendidik di berbagai jenjang sekolah. Ia menilai situasi tersebut memerlukan perhatian lintas sektoral agar proses belajar mengajar tetap berjalan optimal sesuai dengan standar pelayanan pendidikan.
“Saat ini kondisi di lapangan menunjukkan bahwa Samarinda sudah mengalami defisit sekitar 500 lebih guru. Ini bukan sekadar angka di atas kertas, tapi merupakan kenyataan pahit yang dihadapi banyak sekolah di mana satu guru harus merangkap banyak peran sekaligus,” ujar Novan saat diwawancara awak media, Selasa (5/5/2026).
Pihak legislatif memprediksi angka kekurangan tersebut akan terus meningkat dalam dua tahun ke depan seiring dengan adanya gelombang guru senior yang memasuki masa purna tugas.
Novan menyebutkan bahwa jika tidak ada langkah antisipasi yang tepat, jumlah kekosongan tenaga pendidik diproyeksikan akan terus bertambah hingga mencapai angka yang lebih besar pada penghujung tahun 2026.
“Jika kita melihat tren pensiun dan kebutuhan kelas saat ini, angka defisit ini diprediksi akan membengkak hingga menyentuh 765 guru pada akhir Desember 2026 mendatang. Kendalanya ada pada regulasi pusat. Adanya surat edaran menteri yang melarang perekrutan tenaga non ASN atau honorer baru membuat pemerintah kota sulit mencari solusi cepat untuk mengisi kekosongan guru di kelas-kelas yang ditinggalkan oleh guru yang pensiun,” jelas Novan.
Meskipun terdapat penambahan melalui formasi CPNS pada tahun 2026, jumlah tersebut dinilai belum cukup sebanding dengan total kebutuhan yang ada di lapangan. Novan berharap pemerintah daerah terus berupaya mematangkan skema alternatif melalui pemetaan anggaran yang lebih komprehensif.
“Tahun ini memang ada penambahan sekitar 260 formasi CPNS. Namun, jika kita bandingkan dengan total kekurangan yang mendekati angka 800 orang, jumlah itu jelas belum mencukupi. Kita harus berpacu dengan waktu. Jika kita gagal memetakan solusi sebelum angka 765 guru itu tercapai di akhir 2026, maka sistem pendidikan kita akan sangat terbebani. Ini harus menjadi prioritas utama dalam pembahasan anggaran dan kebijakan daerah ke depan,” pungkasnya.(ADV/MYG)
