SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus mengawal penataan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel. Wali Kota Samarinda memastikan seluruh sisa kewajiban keuangan Pemkot Samarinda kepada pihak ketiga tetap menjadi prioritas utama untuk diselesaikan secara transparan.
Kepastian ini disampaikan guna memberikan jaminan hukum dan kepastian usaha bagi para mitra kerja yang memiliki hak piutang terhadap pemerintah daerah.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menekankan bahwa penyelesaian beban keuangan daerah dilakukan melalui kalkulasi anggaran yang matang tanpa mengambil risiko finansial jangka panjang.
“Kalau utang pasti harus dibayar, cuma harus bersabar karena pembayarannya harus bertahap. Kita bayar berdasarkan realisasi pendapatan murni yang masuk ke APBD Kota Samarinda,” kata Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Andi Harun juga meluruskan spekulasi mengenai kemungkinan Pemkot Samarinda mengambil skema kredit pinjaman ke perbankan sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa daerah lain.
Andi Harun memastikan Pemkot Samarinda memilih jalur efisiensi internal belanja daerah ketimbang menambah beban utang baru ke lembaga keuangan.
“Saya tegaskan, saya tidak akan mengambil skema utang pinjaman perbankan. Pemerintah kota konsisten menyelesaikan ini murni menggunakan pendapatan APBD secara terukur,” ujarnya.
Langkah efisiensi anggaran yang diterapkan Pemkot Samarinda berdampak pada penyesuaian skala prioritas program pembangunan, khususnya pengurangan alokasi belanja infrastruktur fisik yang berskala besar.
Kebijakan pengetatan kas tersebut terbukti berhasil mendorong pencapaian realisasi pembayaran kewajiban Pemkot Samarinda hingga melampaui angka 30 persen secara gradual.
“Konsentrasi kita memang pada penyelesaian kewajiban. Karena itu kita lakukan efisiensi belanja di tengah APBD yang berjalan. Pembayaran terus mengalir seiring masuknya kas daerah, dan saya pastikan seluruh hak mitra kerja Pemkot Samarinda akan terbayarkan,” tutup Wali Kota Samarinda.(MYG)
