SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Keterlambatan penyaluran Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun Anggaran 2026 memicu kekhawatiran serius dari jajaran legislatif. Pasalnya, hingga memasuki pekan pertama Agustus 2026, alokasi anggaran bernilai ratusan miliar rupiah tersebut dilaporkan belum kunjung mentransfer masuk ke kas daerah Kota Samarinda.
Kondisi ini terbilang riskan mengingat sejumlah paket pekerjaan fisik yang bersumber dari dana hibah/bankeu provinsi tersebut telah berjalan di lapangan. Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengungkapkan bahwa penundaan pencairan anggaran berpotensi mengganggu ritme pembayaran termin kepada para kontraktor pelaksana.
“Laporan yang masuk kepada kami sampai hari ini, kegiatan teknis di lapangan sudah berjalan tetapi dananya belum juga masuk dari provinsi. Saat ini BPKAD Kota Samarinda sedang intens berkoordinasi dengan BPKD Provinsi Kaltim. Kami mendorong agar koordinasi ini terus dikawal ketat agar pencairan bisa segera terealisasi,” ujar Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar.
Deni memaparkan, secara historis alokasi Bankeu Provinsi yang dikucurkan untuk Kota Samarinda saban tahunnya menyentuh rata-rata Rp300 miliar. Nominal yang terbilang jumbo ini memegang peranan krusial dalam menopang percepatan pembangunan infrastruktur dasar di Kota Tepian.
Menurutnya, memasuki triwulan ketiga (Juli–Agustus), alokasi dana bantuan daerah idealnya sudah mengendap di kas Pemkot Samarinda guna membiayai pekerjaan yang prestasinya mulai memenuhi target termin.
“Ketika progres pekerjaan fisik sudah mencapai tahapan tertentu, pembayaran prestasi kerja harus segera ditunaikan. Jangan sampai pekerjaan fisik kontraktor di lapangan sudah melaju, tetapi dananya belum tersedia di kas daerah. Ini bisa mengganggu kelancaran pengerjaan proyek,” tegasnya.
Meski belum mengetahui pasti penyebab tersendatnya penyaluran yang disinyalir akibat kendala integrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sinkronisasi kode rekening, maupun pemenuhan berkas administrasi teknis lainnya Deni meminta seluruh kendala tersebut segera diurai.
Sebab, jika krisis pencairan ini terus memanjang, deretan proyek vital penanggulangan bencana yang didanai Bankeu terancam terhenti di tengah jalan.
“Sebagian besar alokasi Bankeu Provinsi ini kita plotkan untuk program strategis pengendalian banjir, pembuatan sistem drainase terintegrasi, hingga peningkatan kualitas ruas jalan kota. Inilah yang sangat kami khawatirkan akan terdampak atau mangkrak jika penyalurannya terus tertunda. Pemprov Kaltim kita harapkan bisa mempercepat proses transfernya,” pungkas Deni.(ADV/MYG)
