SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Fenomena antrean bahan bakar minyak (BBM) yang masih terus mengular di berbagai Tempat Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Samarinda memicu keprihatinan legislatif. Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, berharap wacana penambahan kuota energi dari pemerintah provinsi dapat segera terealisasi untuk mengurai krisis distribusi di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Helmi usai menghadiri diskusi publik bertajuk “Menjadi Tuan Rumah di Negeri Energi: Dari Perut Bumi ke PAD” yang diselenggarakan oleh media Arusbawah.co pada Sabtu (10/10/2026).
Helmi mengapresiasi gagasan akademisi dan pengamat yang menguliti pengelolaan potensi sumber daya alam Kaltim agar benar-benar memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kesejahteraan masyarakat lokal.
“Selamat kepada Arusbawah yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Saya kira ini kegiatan yang cukup positif, khususnya apalagi tadi berbicara masalah energi. Banyak masukan-masukan dari para pembicara maupun dari peserta,” kata Helmi Abdullah.
Secara khusus, Helmi menyoroti kondisi riil masyarakat Kota Tepian yang hingga kini masih harus berhadapan dengan keterbatasan pasokan BBM jenis tertentu di lapangan. Kerap terjadinya kemacetan akibat antrean kendaraan pemburu BBM menjadi cerminan belum idealnya tata kelola kuota energi di ibu kota provinsi.
Ia menyambut positif komitmen pemerintah provinsi terkait rencana penambahan alokasi kuota BBM guna menjawab tingginya kebutuhan mobilitas warga dan aktivitas ekonomi daerah.
“Harapan kita nanti ke depan bahwa energi khususnya migas yang ada di Samarinda ya, yang selama ini selalu penuh dengan antrean, mudah-mudahan ke depan tadi disampaikan Pak Wagub bahwa kuota kita 510.000 itu nanti akan ditambah,” ungkapnya.
Lebih jauh, Helmi berharap ruang-ruang diskusi kritis yang melibatkan pemangku kepentingan, akademisi, dan media massa dapat terus digalakkan. Menurutnya, pemikiran kritis dan rekomendasi yang dihasilkan dari diskusi publik sangat dibutuhkan oleh pembuat kebijakan di tingkat daerah maupun pusat.
“Harapan kita nanti ke depan juga kegiatan-kegiatan seperti ini saya kira cukup diapresiasi untuk menjadikan acuan bahan kritik positif di masa yang akan datang,” tegas Helmi.(ADV)
