SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Wacana transisi energi dan penghentian aktivitas pengerukan hasil bumi (zero tambang) di Kota Samarinda mendapatkan penegasan dari pihak legislatif. Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menyatakan komitmen daerah untuk mengalihkan tumpuan ekonomi dari sektor ekstraktif ke industri jasa dan UMKM.
Keterbatasan bentang wilayah serta besarnya dampak lingkungan akibat pengerukan batubara menjadi alasan utama Kota Tepian harus segera menyusun peta jalan (roadmap) diversifikasi ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Helmi menjelaskan bahwa karakteristik wilayah Samarinda yang didominasi kawasan pemukiman dan pusat pemerintahan tidak lagi memadai jika dipaksakan untuk mengeksploitasi potensi tambang.
“Kalau bicara wilayah memang Samarinda untuk lahan tambang kan terbatas. Jadi khusus untuk Samarinda kita lebih menekankan kepada usaha-usaha skala mikro dan makro,” ujar Helmi Abdullah, Sabtu (10/10/2026).
Sebagai gantinya, DPRD Samarinda mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sektor-sektor non-tambang yang terbukti lebih tangguh dan berpotensi besar dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Fokus pengembangan ekonomi Samarinda ke depan akan diarahkan pada penguatan sektor pariwisata, industri kuliner, bisnis perhotelan, serta sektor perindustrian dan perdagangan jasa. Langkah ini dinilai selaras dengan posisi Samarinda sebagai kota penyangga dan pusat jasa kawasan sekitar.
“Kita lebih banyak nanti kepada bagaimana meningkatkan pendapatan pada wisata, kuliner, perhotelan, perindustrian. Karena memang lahan tambang kita terbatas di sini,” terangnya.
Kendati demikian, Helmi menggarisbawahi bahwa kebijakan zero tambang ini menyesuaikan dengan tata ruang dan fleksibilitas tiap kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Daerah yang memiliki konsesi lahan luas masih dimungkinkan mengandalkan sektor ekstraktif, sementara Samarinda memilih jalur transformasi ekonomi jasa.
“Tapi bagi daerah-daerah lain saya kira cukup punya potensi yang sangat besar untuk menggarap tambang itu. Jadi mungkin beda wilayah, beda juga kebijakannya,” pungkas Helmi.(ADV)
