SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mengambil sikap tegas atas berbagai keluhan masyarakat terkait rumitnya prosedur pengurusan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN). Instrumen hukum daerah yang awalnya dirancang untuk menertibkan administrasi pertanahan ini justru dinilai lebih banyak menimbulkan masalah di tingkat bawah.
Alih-alih mempermudah proses menuju sertifikasi lahan, praktik birokrasi IMTN di lapangan sering kali dikeluhkan masyarakat karena terkesan berbelit-belit dan memicu pembengkakan biaya tak terduga.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputa, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak laporan warga yang merasa dipersulit oleh prosedur administrasi, sehingga berujung pada pilihan jalur pintas menggunakan jasa perantara dengan biaya mencapai jutaan rupiah.
“Makanya kami Komisi I mendengar dari keluhan ini, kami ada berencana mau membuat pansus untuk merevisi Raperda tentang IMTN. Karena sejak IMTN ini diberlakukan sampai dengan hari ini yang ada kita terima di masyarakat itu rata-rata keluhan mengeluh tentang sulitnya mengurus IMTN,” ungkap Samri Shaputa.
Ia menilai bahwa regulasi IMTN yang menggantikan sistem lama penguasaan tanah di tingkat kecamatan tersebut justru kerap tumpang tindih dengan alas hak lama yang sudah dipegang masyarakat, seperti Surat Penguasaan Tanah (PPAT) era terdahulu.
Warga yang sebenarnya sudah memiliki dokumen sah justru kerap diwajibkan mengurus ulang proses dari titik nol melalui mekanisme IMTN, yang pada akhirnya memicu kebingungan hukum dan rawan dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
“Walaupun alasan pemerintah kemarin membuat Perda tentang IMTN itu karena banyak ditemukannya lahan yang tumpang tindih dan sengketa, dibuatlah aturan IMTN. Nah, ini dianggap menyelesaikan masalah malah menambah masalah baru, karena orang yang sudah punya PPAT diarahkan lagi untuk membuat IMTN,” tambahnya kritis.
Melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) revisi Perda IMTN ke depan, DPRD Samarinda bertekad memangkas birokrasi yang kaku dan memberikan kepastian hukum yang adil serta transparan bagi seluruh warga kota.(ADV/MYG)
