Penyaluran bantuan beras oleh Dinsos

KUTAI BARAT – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) memprioritaskan keluarga yang masuk kelompok kesejahteraan terendah dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) beras tahun 2026. Sebanyak 19.764 keluarga telah masuk dalam sasaran program yang menjangkau 16 kecamatan dan 187 kampung.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kubar, Adolfus Edhardus Pontus mengatakan, penentuan penerima tidak hanya berdasarkan usulan dari pemerintah kampung. Setiap data calon penerima juga harus melalui proses pencocokan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

 

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Dalam DTSEN, tingkat kesejahteraan penduduk terbagi ke dalam 10 kelompok desil, dengan desil satu hingga lima menjadi prioritas pemerintah daerah.

 

“Data yang diusulkan itu kita verifikasi dengan data pemerintah. Di DTSEN itu tingkat kesejahteraan masyarakat sudah dikategorikan dalam pembagian desil, mulai desil 1-10,” jelas Adolfus, Rabu (18/11/2026).

 

Ia menerangkan, pendataan awal dilakukan melalui usulan masing-masing petinggi kampung. Data tersebut kemudian diperiksa sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan.

 

Dalam program ini, setiap keluarga yang memenuhi kriteria akan mendapatkan 10 kilogram beras kualitas premium. Pemkab Kubar menyiapkan anggaran sekitar Rp3,5 miliar untuk mendukung pelaksanaan bantuan tersebut sepanjang 2026.

 

Adolfus menyebut, bantuan pangan menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah daerah untuk membantu keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebab, beras merupakan kebutuhan pokok yang pengadaannya menjadi bagian dari pengeluaran rutin rumah tangga.

 

“Harapan kita dengan bantuan dan intervensi pemerintah ini, paling tidak masyarakat merasa beban pengeluarannya berkurang. Tadinya mereka punya sedikit uang untuk membeli beras, dengan adanya intervensi kita, mereka tidak perlu lagi membeli beras,” ungkapnya.

 

Dengan berkurangnya pengeluaran untuk kebutuhan pangan, keluarga penerima diharapkan dapat menggunakan dana yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan lain, termasuk biaya pendidikan anak dan keperluan rumah tangga.

 

Lebih lanjut, Adolfus menjelaskan program bantuan beras kabupaten merupakan bagian dari upaya melengkapi perlindungan sosial yang sudah berjalan melalui pemerintah pusat dan provinsi.

 

Sejumlah program yang turut mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat kurang mampu di antaranya bantuan pangan non-tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), serta cadangan pangan pemerintah.

 

“Dengan intervensi bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, lalu pemerintah kabupaten juga masuk di situ. Paling tidak pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak mampu dalam satu tahun bisa ter-cover beberapa bulan,” pungkasnya.(Adv/T10/Bantuan Sosial)

Loading