SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda bergerak aktif menagih kejelasan hak keuangan daerah sebesar Rp209 miliar yang hingga kini masih tercatat sebagai piutang pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur. Anggaran bernilai fantastis tersebut dinilai sangat krusial guna menopang percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Kota Tepian.

Anggota DPRD Kota Samarinda dari Fraksi Partai Demokrat, Viktor Yuan, menegaskan bahwa pihak legislatif membutuhkan transparansi penuh mengenai skema kalkulasi serta kepastian jadwal penyaluran dana transfer tersebut dari jajaran pemerintah provinsi.

“Ya, harus kita komunikasikan kepada Provinsi Kalimantan Timur. Mengenai mekanisme perhitungan seperti apa, itulah yang DPRD ingin mengetahui pandangan dari provinsi. Bagaimana mekanisme perhitungannya sehingga kok bisa terutang Rp209 miliar dan belum ada pengakuan untuk kapan harus ditransfer ke Kota Samarinda,” ujar Viktor Yuan di Samarinda, Kamis (19/11/2026).

Dalam mengawal persoalan ini, DPRD Samarinda merancang tahapan penyelesaian secara bertingkat. Jalur diplomasi dan komunikasi persuasif antar-pemerintah akan dikedepankan terlebih dahulu, sebelum akhirnya bergeser ke mekanisme pengawasan parlementer apabila tidak membuahkan hasil konkret.

“Langkah selanjutnya pertama persuasif untuk melakukan komunikasi dengan pemerintah provinsi. Langkah yang berikutnya lagi bisa saja kemudian DPRD, kalau langkah persuasif tidak jalan, DPRD akan memanggil Rapat Dengar Pendapat (RDP),” jelasnya.

Viktor menandaskan bahwa pengawalan dana ratusan miliar rupiah tersebut merupakan harga mati yang wajib diperjuangkan demi kepentingan masyarakat luas, mengingat alokasi tersebut menjadi bagian sah dari sumber pendapatan pembangunan kota.

“Targetnya memang kita harus mengejar bagaimana yang harusnya itu menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita yang harus ditransfer ke Kota Samarinda. Ini kita ngejar Rp209 miliar itu. Kalau tidak, itu kan haknya Samarinda, haknya masyarakat Samarinda yang digunakan nanti untuk pembangunan Kota Samarinda. Itu harus dikejar,” tegasnya.

Bahkan, apabila langkah persuasif maupun forum RDP di tingkat daerah menemui jalan buntu, Fraksi Partai Demokrat DPRD Samarinda siap membawa persoalan ini ke struktur partai yang lebih tinggi guna menempuh upaya hukum lanjutan.

“Ya, saya bilang dari Fraksi Demokrat kalau memang ini tidak berhasil, maka Fraksi Demokrat saya akan komunikasi dengan DPD ya atau DPP, apakah kita akan melakukan gugatan atau apa,” pungkas Viktor Yuan.(ADV/MYG)

Loading

By redaksi