SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta ketatnya kebijakan efisiensi anggaran tahun 2027 memaksa jajaran legislatif Kota Samarinda untuk melakukan rasionalisasi terhadap kuota usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Dari dua usulan awal yang diajukan, Komisi IV DPRD Samarinda akhirnya harus memprioritaskan satu regulasi krusial dan menunda program legislasi lainnya.
Kendala keterbatasan anggaran tersebut berdampak langsung pada penundaan pembahasan Raperda tentang Kampung Berkualitas, yang sebelumnya diusulkan oleh mitra kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB).
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menjelaskan bahwa pembatasan usulan ini juga dipengaruhi oleh kewajiban dewan menyelesaikan sisa beban Raperda tahun sebelumnya yang belum tuntas diuji publik maupun di tingkat kementerian.
“Karena ini kaitannya dengan anggaran ya, jadi tahun 2027 itu kita sebenarnya punya, masing-masing komisi itu diberi maksimal eh minimal dua, tapi kekurangan anggaran ya, kemampuan fiskal kita juga terbatas, apalagi dengan adanya efisiensi sehingga kita mungkin hanya mengusulkan satu,” ujar Sri Puji Astuti.
Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi 59 Kampung Keluarga Berencana (KB) atau Kampung Berkualitas di Samarinda yang saat ini mayoritas tidak berkembang dan mengalami “mati suri” sejak sebelum masa pandemi COVID-19.
Padahal, konsep Kampung Berkualitas dirancang sebagai wadah terintegrasi untuk menyelesaikan akar permasalahan sosial di tingkat bawah mulai dari kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, hingga kerentanan ekonomi melalui sinergi anggaran lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dengan kondisi anggaran yang terbatas, dewan menilai revitalisasi kampung tematik tersebut membutuhkan komitmen pendanaan terpusat dan koordinasi lintas sektoral yang kuat agar fungsi ketahanan keluarga dapat kembali dihidupkan secara efektif.
“Dengan adanya Kampung Berkualitas ini kita ingin sebuah kampung itu dihidupkan kembali di situ fungsi semua fungsi keluarga. Jadi semua OPD bisa di situ semuanya ya, anggarannya juga dipusatkan di situ, semuanya bisa berkontribusi untuk membentuk Kampung Berkualitas,” jelasnya.(ADV/MYG)
