SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Dinamika pengelolaan keuangan daerah di tengah tren penurunan dana transfer pusat menuntut sinergi yang solid antara lembaga legislatif dan eksekutif di Kota Samarinda. Komisi IV DPRD Samarinda menunjukkan sikap proaktif dengan mengutamakan pendekatan koordinatif ketimbang langkah konfrontatif dalam menyikapi berbagai keluhan birokrasi yang muncul di lapangan.
Kebijakan eksekutif yang langsung memanggil para kepala sekolah guna memberikan penjelasan terbuka terkait kondisi keuangan daerah mendapat apresiasi positif dari kalangan dewan.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Muhammad Novan Syahronny Pasie, menilai bahwa langkah komunikasi terbuka tersebut sangat penting untuk menjaga kondusifitas pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan, agar tidak terganggu oleh isu-isu administratif keuangan.
“Saya koordinasi dengan Pemerintah Kota bahwasanya hari ini tadi juga Pemerintah Kota itu juga memanggil kepala-kepala sekolah untuk menjelaskan kondisi tersebut. Tapi saya belum update, karena kan kita otomatis pada saat semua OPD yang terkait dipanggil, ya otomatis nanti pemilik kebijakannya nggak bisa hadir dong. Makanya kita hold dulu sambil mengetahui update-nya seperti apa, apa yang terjadi,” ujar Novan.
Ia membandingkan kondisi keuangan daerah saat ini dengan situasi normal di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer pusat berada dalam kondisi sehat. Namun, realisasi tahun anggaran berjalan menunjukkan bahwa struktur PAD saja belum cukup menutupi seluruh beban belanja operasional dan kewajiban pegawai secara serentak.
Oleh karena itu, penyusunan rancangan anggaran belanja daerah harus benar-benar berpijak pada estimasi riil kemampuan ketersediaan uang tunai di kas daerah, bukan sekadar angka-angka di atas kertas perencanaan APBD.
“Ya sebenarnya bukan pemakluman ya, solusi. Solusinya ini seperti apa mungkin saya tidak bisa menyebutkan saat ini tapi yang gambarannya karena itu tertuang di dalam DPA dalam rancangan APBD kita otomatis akan dibayar. Cuma ya memang kendalanya lagi saat ini kas daerahnya. Kan APBD itu kan angkanya saja, ketersediaan uang kan dari kas daerah. Kan namanya juga prediksi pendapatan toh,” pungkasnya.
Melalui pengawalan ketat dan komunikasi politik yang konstruktif antara DPRD dan Pemkot Samarinda, diharapkan seluruh program prioritas pembangunan tetap berjalan beriringan dengan solusi rasional terhadap pemenuhan hak kesejahteraan aparatur di ibu kota provinsi.(ADV/MYG)
