SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Penetapan Direktur Perumda Varia Niaga berinisial SH sebagai tersangka oleh jajaran Polda Kalimantan Timur memicu perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda. Kasus dugaan penyimpangan ini menjadi alarm keras bagi jajaran pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan serta melakukan pembenahan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara menyeluruh.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, menyampaikan keprihatinannya atas kasus hukum yang menjerat jajaran pimpinan Perumda Varia Niaga. Ia menegaskan bahwa Komisi II mendukung penuh penegakan hukum yang profesional, namun tetap menekankan pentingnya menghormati asas praduga tak bersalah selama proses penanganan perkara berlangsung.
Menurutnya, penanganan kasus ini harus membuka mata semua pihak untuk tidak mengabaikan aturan dan prinsip kehati-hatian dalam setiap aksi korporasi yang melibatkan aset serta modal daerah.
“Kita harus menghormati proses hukum yang sudah dilakukan oleh Polda Kaltim. Kita mendukung pengusutan perkara secara transparan dan profesional,” tegas Viktor Yuan.
Ketua Fraksi Partai Demokrat Samarinda ini menilai, BUMD memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, upaya mengejar keuntungan finansial tidak boleh mengabaikan regulasi dan hukum bisnis yang berlaku.
Ia mengingatkan pengelola BUMD agar selalu mematuhi mekanisme tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dalam setiap pengambilan keputusan strategis maupun kemitraan dengan pihak ketiga.
“Selain mendapatkan potensi PAD dan keuntungan, Perumda juga harus memperhatikan koridor-koridor hukum, terutama hukum bisnis,” ujarnya.
Lebih lanjut, Viktor menyoroti krusialnya penguatan fungsi Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Varia Niaga. Selama ini, fungsi pengawasan internal dinilai perlu lebih proaktif dan tajam dalam menguji serta memberikan pertimbangan atas keputusan-keputusan bisnis berisiko tinggi.
Ia mengungkapkan, dalam praktiknya di lapangan, tidak semua keputusan bisnis atau perjanjian kerja sama yang diambil manajemen BUMD dikomunikasikan secara rinci kepada Komisi II DPRD Samarinda sebagai mitra kerja pengawasan.
“Kita menghargai proses hukum sampai ada keputusan yang inkrah dari pengadilan. Setelah itu, pemkot atau DPRD bisa mengambil keputusan kelembagaan yang tepat,” tambah Viktor.
Viktor berharap Pemerintah Kota Samarinda selaku pemilik modal dapat segera mengambil langkah-langkah penataan kelembagaan yang terukur. Pembenahan ini penting agar keberadaan Perumda Varia Niaga dan BUMD lainnya di Samarinda benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan bukan sebaliknya.
“BUMD harus menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat dan PAD, bukan menjadi sumber masalah yang merugikan keuangan daerah. Itu harapan kami ke depan,” pungkasnya.(ADV/MYG)
