SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) yang diinisiasi Kementerian ATR/BPN diakui menjadi instrumen reformasi agraria yang sangat efektif untuk menghindari sengketa lahan di kemudian hari. Namun, seiring tercapainya target nasional dari tahun ke tahun, kuota alokasi program tersebut kini mengalami penurunan yang cukup signifikan di berbagai daerah.
Di Kota Samarinda sendiri, alokasi kuota PTSL pada tahun 2026 ini tercatat menyusut tajam jika dibandingkan dengan gelombang awal pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputa, memaparkan bahwa penurunan kuota ini merupakan bagian dari siklus evaluasi nasional karena sebagian besar bidang tanah di wilayah perkotaan telah terdata pada tahap-tahap terdahulu.
“Kalau enggak salah tahun 2026 ini hanya 25.000 bidang. Yang sebelumnya itu ribuan [ratusan ribu], sekarang 25.000. 25.000 itu se-Kota Samarinda lho ya. Kalau kita bagi rata dengan puluhan kelurahan dan ribuan RT yang ada, tentu jumlahnya sangat terbatas sekali,” terang Samri Shaputa.
Dengan terbatasnya kuota yang tersedia, pihak dewan mengimbau masyarakat yang belum memiliki sertifikat resmi untuk segera memanfaatkan sisa kuota program tersebut secara proaktif sebelum masa pendaftaran ditutup.
Terkait adanya keluhan di tengah masyarakat mengenai variasi biaya pengurusan di lapangan yang melebihi ketentuan resmi, Samri memberikan penjelasan objektif bahwa biaya tambahan tersebut umumnya merupakan kesepakatan jasa pengurusan (fee) bagi warga yang tidak memiliki waktu mengurus dokumen secara mandiri ke kantor pertanahan.
“Kalau yang mengurus ya itu jasa. Pertanyaannya sekarang, PTSL itu kewajiban setiap yang mengusulkan dia mengurus sendiri, bukan diwakilkan. Kalau kemudian kita mewakilkan ke orang lain, katakanlah oknum, ya kalau dia memasang harga biaya operasional, ya itu kesepakatan. Kalau kamu enggak setuju ya jalan sendiri,” jelasnya.
Meski demikian, legislatif mengingatkan agar tidak ada unsur pemaksaan dalam penarikan biaya jasa tersebut. Warga tetap dianjurkan untuk mengurus proses pemberkasan secara mandiri melalui kelurahan guna meminimalisir praktik-praktik pungutan di luar ketentuan yang berlaku.(ADV/MYG)
