SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menempatkan isu perlindungan hak anak sebagai agenda prioritas legislatif. Melalui komitmen lintas sektor, Komisi IV DPRD Samarinda resmi mengusulkan inisiatif pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan Perkawinan Anak untuk masuk dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2027.
Langkah strategis ini diambil sebagai instrumen pencegahan dari hulu guna menekan berbagai dampak ikutan yang ditimbulkan akibat pernikahan di usia belia.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan bahwa keputusan memilih Raperda pencegahan perkawinan anak didasarkan pada tingginya laporan data dari berbagai instansi terkait, mulai dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA), Pengadilan Agama, hingga Kantor Wilayah Kementerian Agama.
“Latar belakang dari usulan kami yaitu pertama, melihat dari data-data laporan dari OPD terkait dari DP2PA, dari Kanwil Agama sendiri, Pengadilan Agama juga bahwa ini sudah darurat ya. Istilahnya perkawinan anak di Kota Samarinda angkanya tinggi, termasuk juga angka-angka kekerasan dan masalah yang ditimbulkan,” ungkap Sri Puji Astuti, usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Samarinda, Rabu (11/11/2026).
Ia merinci bahwa perkawinan usia dini kerap menjadi pemicu domino lahirnya masalah sosial lain di tengah masyarakat, seperti tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan dalam berpacaran, kasus penelantaran anak, hingga peningkatan angka perceraian di usia muda.
Meskipun Kota Samarinda sebelumnya telah memiliki payung hukum berupa Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, kehadiran regulasi khusus ini dinilai sangat mendesak untuk menegakkan hak asasi anak secara spesifik dan komprehensif.
DPRD berharap regulasi baru ini nantinya tidak hanya berhenti di atas kertas, melainkan disosialisasikan secara masif hingga ke tingkat akar rumput guna mencetak generasi unggul yang siap menyongsong visi Indonesia Emas.
“Jadi banyak hal yang mungkin kalau seandainya, ini harapan kami ya, dengan terbitnya atau dibahasnya Raperda itu akan membuat masyarakat Samarinda itu paham bahwa anak itu punya hak. Ya kita kan anak itu punya hak dan masa depan yang tentunya ini akan membuat, mencetak generasi yang seperti kita harapkan, Indonesia Emas ya,” pungkasnya.(ADV/MYG)
