SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penertiban tata ruang kota terus mendapat pengawalan ketat dari DPRD Kota Samarinda. Selain menyoroti perizinan sektor usaha, lembaga legislatif kini memfokuskan perhatian pada penataan titik-titik reklame dan reklame komersial, khususnya yang dikelola oleh pihak luar daerah.
Penataan reklame dinilai memegang peranan penting tidak hanya bagi estetika keindahan wajah kota, tetapi juga sebagai sumber kontribusi keuangan daerah yang sah. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pemasangan reklame harus memiliki payung hukum dan mekanisme jaminan yang jelas.
Komisi I DPRD Samarinda mencatat adanya beberapa persoalan terkait aktivitas reklame yang melibatkan pihak luar (PKM) yang memerlukan penyelesaian komprehensif agar tertib administrasi tercapai secara menyeluruh.
Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Markaca, mengungkapkan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan segera memanggil sejumlah dinas dan instansi teknis terkait untuk mengevaluasi tata kelola perizinan reklame di Kota Samarinda.
Markaca menegaskan bahwa setiap pemasangan reklame komersial oleh pihak luar wajib melalui mekanisme koordinasi dan sepengetahuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku instansi yang memiliki otoritas penuh atas pengelolaan aset daerah.
“Sama. Ini yang belum selesai kan juga masalah reklame dari teman-teman PKM, ini baru sebentar lagi kami memanggil dinas yang terkait,” ungkap Markaca saat menyampaikan agenda pengawasan Komisi I.
Ia menekankan bahwa pelibatan BPKAD sangat krusial agar setiap pemanfaatan titik ruang atau aset daerah untuk pemasangan reklame tercatat secara akurat dan memberikan dampak positif bagi pemasukan kas daerah.
“Supaya kegiatan reklame itu di Samarinda juga ada jaminannya nanti. Ketika yang luar mau masuk itu tetap harus sepengetahuan BPKAD selaku yang memang punya apa ya? Punya lingkup di sini,” lanjut Markaca mempertegas kewenangan instansi terkait.
Selain pengawasan aset, Komisi I juga memastikan bahwa regulasi dan aturan turunan mengenai penataan reklame harus disusun secara jelas dan transparan. Langkah maraton ini diharapkan segera tuntas dalam waktu dekat demi ketertiban tata ruang dan pengamanan aset di Kota Samarinda.(ADV/MYG)
