SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dipastikan tetap berlangsung pada 2026, meski harus menyesuaikan diri dengan keterbatasan anggaran. Kepastian ini merupakan hasil kesepakatan bersama dalam rapat koordinasi yang digelar di Kabupaten Paser pada 2 April 2026.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim, Muhammad Faisal, mengakui sebelumnya sempat muncul wacana penundaan ke 2027. Namun setelah melalui pembahasan lintas pemangku kepentingan, termasuk pemerintah provinsi dan daerah, pelaksanaan tahun 2026 akhirnya dipilih.
“Semua bersepakat untuk tetap melaksanakan Porprov di 2026, dengan catatan efisiensi, efektivitas, dan skala prioritas,” ujarnya, Senin (6/4/2026).
Menurut Faisal, dampak langsung dari kebijakan efisiensi ini adalah penyusutan skala kegiatan, baik dari sisi teknis pelaksanaan maupun jumlah kontingen. Ia memprediksi kabupaten/kota akan lebih membatasi jumlah atlet yang dikirim.
“Tentunya pasti berkurang seperti tahun-tahun lalu karena anggarannya juga turun. Kontingen juga saya yakin kuotanya akan berkurang,” katanya.
Meski demikian, jumlah cabang olahraga (cabor) dipastikan tetap sesuai ketetapan. Penyesuaian hanya akan dilakukan pada nomor pertandingan, dengan memangkas nomor yang dinilai kurang prioritas serta mendorong daerah lebih selektif dalam mengirim atlet.
“Cabor tetap sesuai yang ditetapkan, tapi nomor tanding yang tidak prioritas akan kita kurangi. Kabupaten/kota juga diharapkan lebih selektif mengirim atlet,” jelasnya.
Efisiensi juga menyasar rangkaian seremoni pembukaan dan penutupan. Kendati dibuat lebih sederhana, pemerintah tetap mengupayakan suasana meriah melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.
Di sisi lain, Kabupaten Paser sebagai tuan rumah tidak diwajibkan menggelar seluruh pertandingan di wilayahnya. Sejumlah daerah bahkan telah menawarkan venue tanpa biaya untuk mendukung pelaksanaan.
“Kami beri waktu satu sampai dua minggu kepada Paser untuk menentukan cabor mana yang bisa digelar di daerah lain. Terakhir ada lima cabor yang sudah dipastikan di luar Paser,” ungkap Faisal.
Ia menegaskan, pembangunan fasilitas baru tidak menjadi prioritas apabila kondisi anggaran tidak memungkinkan.
Di tengah keterbatasan, Pemprov Kaltim tetap menyiapkan dukungan pembiayaan dengan skema yang lebih sederhana dan akuntabel, yakni melalui belanja langsung kegiatan di Dispora, bukan hibah.
“Bantuan tidak dalam bentuk hibah, tetapi masuk dalam batang tubuh anggaran Dispora sebagai belanja langsung kegiatan,” jelasnya.
Saat ini, mekanisme teknis bantuan tersebut masih difinalisasi agar proses pencairan tidak tersendat secara administrasi. Faisal menekankan pentingnya skema yang praktis agar pelaksanaan tidak terganggu.
Sebelumnya, Kabupaten Paser mengajukan hibah sebesar Rp60 miliar kepada Pemprov Kaltim, namun masih dalam tahap verifikasi. Sebagai perbandingan, Porprov di Berau mendapat dukungan sekitar Rp50 miliar karena mencakup pembangunan fisik.
Untuk 2026, besaran bantuan diperkirakan lebih rendah lantaran tidak ada pembangunan infrastruktur baru.
“Prediksi saya sekitar Rp30 sampai Rp35 miliar, karena ini murni untuk penyelenggaraan kegiatan tanpa pembangunan fisik,” pungkasnya.(MYG)
