SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Pemerintah Kota Samarinda berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap mengalokasikan Bantuan Keuangan (Bankeu) bagi seluruh kabupaten dan kota pada tahun mendatang. Hal ini ditegaskan Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, saat menghadiri Musrenbang RKPD Kaltim Tahun 2027 di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (30/4/2026).
Saefuddin menjelaskan bahwa Bankeu memiliki peran vital sebagai pendukung anggaran bagi pemerintah daerah di seluruh wilayah Kaltim. Menurutnya, aspirasi agar bantuan tersebut tidak dihapuskan menjadi harapan kolektif dari setiap kabupaten dan kota.
“Ya harapan pemerintah kota kabupaten itu kan semua Bankeu mohon untuk diadakan. Karena itu sebagai support anggaran pemerintah kabupaten kota yang ada di seluruh Kalimantan Timur. Makanya semua usulan tadi dimasukkan, menyampaikan Bankeu jangan dihilangkan,” ujar Saefuddin kepada awak media.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa Bankeu sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program kerja karena dananya langsung terintegrasi dalam struktur anggaran daerah. Keberadaan Bankeu dinilai sangat membantu di tengah keterbatasan pagu anggaran kota saat ini.
“Itu kan kalau Bankeu masuk, masuk ke batang tubuh pemerintah kabupaten kota. Kalau itu sudah masuk, anggarannya berarti sudah ada di situ, kegiatan-kegiatan pelaksanaannya segera dilaksanakan oleh kabupaten kota. Karena memang pagu anggaran yang kita dapatkan di kota itu masih kurang,” jelasnya.
Situasi ini semakin menantang mengingat adanya penurunan pada Dana Bagi Hasil (DBH). Saefuddin mengaku prihatin dengan adanya potensi pengurangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), namun ia tetap optimistis pemerintah daerah dapat mengelola belanja dengan baik agar program tetap terlaksana.
Meskipun pada tahun sebelumnya Samarinda masih menerima alokasi tersebut, Saefuddin terus mengupayakan agar bantuan keuangan tetap dikucurkan melalui usulan resmi yang telah disampaikan.
“Jujur itu kita usulkan, kita minta. Moga-moga Bankeu itu diadakan untuk seluruh kabupaten kota,” tambahnya.
Sebagai langkah antisipasi jika nantinya Bankeu benar-benar ditiadakan, Saefuddin mendorong pemerintah provinsi untuk memperkuat intervensi melalui program belanja langsung yang menyentuh kepentingan daerah.
“Kalau toh memang itu tidak ada, tolong program-program belanja langsung dari pemerintah provinsi yang mengena kepada kabupaten kota dengan pokok-pokok program yang ada,” pungkasnya.(MYG)
