SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com -Transformasi digital di sekolah-sekolah Samarinda melalui rencana penerapan kurikulum coding dan Kecerdasan Buatan (AI) dinilai memerlukan kesiapan sarana prasarana yang merata agar tidak menimbulkan ketimpangan.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, mengingatkan bahwa inovasi kurikulum tersebut tidak akan berjalan efektif tanpa didukung oleh perangkat keras dan jaringan internet yang stabil di setiap satuan pendidikan.
Persoalan fasilitas penunjang teknologi ini dianggap sebagai tantangan besar bagi pemerintah kota mengingat banyaknya jumlah sekolah yang akan menjadi sasaran program.
Ismail menekankan bahwa penyiapan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan pelatihan tenaga pendidik agar materi pembelajaran berbasis teknologi dapat tersampaikan dengan maksimal kepada para siswa.
”Kaitannya dengan kurikulum coding dan kecerdasan artifisial, kita tidak hanya berbicara soal pelatihan guru, tetapi juga penyiapan sarana dan prasarana. Ini tugas besar (PR) yang harus diperhatikan Dinas Pendidikan karena ada ratusan sekolah yang akan kita tuju,” ujar Ismail Latisi pada Selasa (5/5/2026).
Selain masalah digitalisasi, kondisi defisit tenaga pendidik yang mencapai angka 700 orang juga menjadi perhatian serius karena berdampak pada kualitas layanan di ruang kelas. Ismail mempertanyakan sinkronisasi antara kuota pengangkatan ASN tahun 2026 dengan jumlah kekurangan guru kelas saat ini, serta menagih langkah taktis pemerintah jika kuota yang tersedia ternyata belum mencukupi kebutuhan lapangan.
”Kami sering ditanya wartawan soal kekurangan 700 guru ini. Apalagi ada surat edaran dari menteri terkait pembatasan tertentu. Kami minta kejelasan langkah-langkahnya seperti apa agar saat kami menjawab ke publik, informasinya jelas dan enak didengar. Kalau pengangkatan itu belum menutup angka 700, lalu langkah selanjutnya apa? Terutama untuk guru kelas. Kalau satu hari saja guru tidak ada, sekian banyak siswa tidak terlayani. Kalau satu minggu kosong, dampaknya sangat besar bagi kualitas pendidikan kita,” tegasnya.
Isu kesejahteraan juga mencuat seiring adanya laporan keterlambatan pembayaran hak-hak dasar bagi pengajar di beberapa sekolah di Samarinda. Ismail mendesak adanya klarifikasi terkait kendala administratif atau finansial yang menyebabkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan insentif bulanan belum tersalurkan hingga saat ini.
”Saya dapat info ada sekitar empat sekolah yang THR-nya belum terbayarkan, begitu juga insentifnya belum selesai. Apakah ini karena masalah validasi data atau memang kekurangan dana? Mohon ini segera diklarifikasi karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Jangan sampai ini terjadi terus. Ini masalah kemanusiaan yang harus segera diselesaikan agar mereka bisa fokus mengajar tanpa dibayangi beban finansial yang menunggak,” pungkas Ismail.(ADV/MYG)
