Balikpapan, Cakrawalakaltim.com – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Timur turut hadir dalam kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI yang diselenggarakan di Kantor Wali Kota Balikpapan pada Rabu (17/06/2026).
Kunjungan kerja spesifik ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi II DPR RI terhadap implementasi kebijakan pemerintahan daerah khusus dan daerah istimewa, sekaligus meninjau berbagai permasalahan serta pelaksanaan kebijakan pertanahan dalam mendukung implementasi regulasi tersebut.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Shamy Ardian, hadir bersama para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur dalam pertemuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR RI, Ketua Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) beserta jajaran, Wakil Menteri Dalam Negeri, jajaran pejabat administrator Kementerian ATR/BPN, Gubernur Kalimantan Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, para Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Timur, serta stakeholder terkait lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Shamy Ardian memaparkan peran strategis Kementerian ATR/BPN dalam mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara melalui pelaksanaan pengadaan tanah untuk berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Hingga tahun 2026, tercatat sebanyak 13 paket pengadaan tanah telah selesai dilaksanakan, 5 paket berada dalam tahap penyerahan hasil secara parsial, dan 8 paket lainnya masih dalam proses penyelesaian.
Capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat Kementerian ATR/BPN dalam memastikan ketersediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur strategis di Kalimantan Timur. Dukungan tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan IKN sekaligus memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan investasi, serta terbukanya peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat.
Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, Kementerian ATR/BPN akan terus mendukung pembangunan yang berkelanjutan guna mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pertumbuhan baru Indonesia.
