SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda melalui Komisi IV memberikan apresiasi tinggi sekaligus dorongan taktis terhadap dedikasi jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda. Pihak parlemen berkomitmen mencari jalan keluar yang solutif agar agenda sosialisasi penekanan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak mandek akibat imbas pengetatan anggaran daerah.
Langkah ini dinilai mendesak guna memastikan masyarakat di tingkat bawah tetap mendapatkan edukasi hukum dan preventif yang memadai. Komisi IV memandang, keterbatasan finansial di tingkat dinas tidak boleh menjadi alasan runtuhnya benteng perlindungan sosial bagi kelompok rentan di Samarinda.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Muhammad Novan Syahronie Pasie mengungkapkan bahwa di tengah kondisi pemotongan anggaran operasional, pihak instansi teknis menunjukkan komitmen moral yang luar biasa untuk tetap menjalankan fungsi pelayanan publik.
“Catatan kedua kami adalah berkaitan tentang tindak kekerasan yang terjadi di Kota Samarinda. Hal ini menjadi peran penting di mana mereka hari ini menyatakan siap, dengan anggaran nol rupiah saja mereka tetap siap jika dipanggil ke OPD lain ataupun langsung ke lingkungan masyarakat untuk memberikan sosialisasi mengenai apa saja yang harus dilakukan apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Mereka siap dan itu tetap dijalankan sampai hari ini,” ungkap Muhammad Novan Syahronie Pasie.
Novan menilai, semangat juang dari aparatur sipil tersebut harus disambut dengan skema kolaborasi program yang cerdas antar-lini pemerintahan. Mengingat DP2PA tidak memiliki modal operasional untuk mengumpulkan massa atau menyewa ruang, Komisi IV menyarankan strategi “menumpang” atau mengintegrasikan materi sosialisasi pada ekosistem program daerah yang sudah berjalan kokoh di tingkat basis.
Komisi IV mendorong pemkot untuk memanfaatkan ruang pertemuan Kelompok Masyarakat (Pokmas) pada program unggulan RT Pro Bebaya, serta mengoneksikannya dengan jaringan kader Posyandu, Dasawisma, dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang ada di setiap RT.
“Kami sarankan program ini dikoneksikan langsung dengan Posyandu dan PKK di tingkat RT. Melalui forum RT Pro Bebaya, berikan kesempatan dan selipkan ruang bagi petugas DP2PA untuk menyampaikan edukasi. Kan kalau satu Pokmas itu biasanya mengover kurang lebih sepuluh RT, jadi bisa dikumpulkan di sana atau langsung sosialisasi skala kelurahan. Dengan sinergi tanpa biaya tambahan ini, masyarakat luas bisa cepat mendeteksi dini jika ada indikasi kekerasan sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkas Novan.(ADV/MYG)
