SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Komisi IV DPRD Kota Samarinda mendesak penghapusan ego sektoral dalam pengelolaan data kemiskinan dan kesehatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Komisi IV menemukan adanya ketidakselarasan indikator data yang disajikan oleh sejumlah instansi, khususnya terkait pemetaan angka stunting dan jumlah fasilitas kesehatan terdepan di masyarakat.
Sengkarut perbedaan data ini ditemukan pada tiga instansi kunci, yakni Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Dinas Sosial (Dinsos), dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Samarinda. Salah satu contoh rumpang data yang paling mencolok di lapangan adalah ketidakjelasan jumlah total Posyandu aktif yang tersebar di wilayah ibu kota provinsi.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti membeberkan bahwa akurasi data merupakan kompas utama dan fondasi paling vital dalam mengeksekusi program pelayanan publik. Jika fondasi tersebut rumpang, maka intervensi kebijakan yang dirumuskan dipastikan akan bias.
“Data yang disampaikan oleh DPPKB, Dinas Sosial, lalu Dinas Kesehatan itu beda-beda. Misalnya saja tentang data jumlah Posyandu. Bagaimana Posyandu ini bisa kita maksimalkan untuk kunjungan ibu hamil dan balita kalau datanya saja tidak sama? Ada data instansi yang menyebutkan jumlahnya 570, sedangkan dari instansi lainnya mencatat 590. Selisih range angka ini kan menjadi pertanyaan besar, ke mana alokasi anggarannya mengalir?” kritik Sri Puji Astuti.
Sri Puji menegaskan, ketidaksinkronan data ini berimplikasi buruk terhadap efisiensi keuangan daerah. Alokasi anggaran besar yang telah digelontorkan dari APBD Kota Samarinda untuk percepatan penurunan angka stunting maupun penanganan keluarga rentan stunting menjadi sangat rawan salah sasaran akibat acuan peta data yang berbeda-beda antar-dinas.
Oleh karena itu, Komisi IV meminta ketegasan kepala daerah untuk menyatukan seluruh instansi teknis dalam satu sistem koordinasi yang padu. Semua program kerja strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat miskin harus mengacu pada satu sumber data tunggal.
“Kami mengharapkan dari beberapa OPD ini tidak ada lagi ego sektoral, terutama untuk program percepatan penurunan angka stunting. Semuanya harus mengacu pada satu data. Baik itu data jumlah Posyandu, data jumlah ibu hamil, anak-anak yang kurang gizi, hingga klaster anak yang rentan stunting. Data itu harus tunggal, presisi, dan tidak boleh ada selisih lagi di lapangan agar uang rakyat di APBD benar-benar tepat sasaran,” tegas Sri Puji Astuti.(ADV/MYG)
