Samarinda, Cakrawalakaltim.com – Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Nurul Fajriani, menghadiri Rapat Koordinasi Awal Pelaksanaan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) dalam rangka Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional yang diselenggarakan oleh Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (10/07/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur tersebut dibuka oleh Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur, Bambang Sugeng Prijanto.
Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut atas permohonan kegiatan pemanfaatan ruang SUTT 150 kV Sambutan–PLTGU Kaltim 1 dan GI 150 kV Sambutan yang diajukan oleh PT PLN (Persero). Mengingat rencana pembangunan tersebut melintasi wilayah administrasi Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara, diperlukan koordinasi awal dalam pelaksanaan Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagai salah satu tahapan pendukung penerbitan KKPR.
Melalui rapat ini, para peserta menyamakan pemahaman mengenai mekanisme, ruang lingkup, serta tahapan pelaksanaan Pertimbangan Teknis Pertanahan agar seluruh proses dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur strategis nasional.
Selain dihadiri oleh Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Samarinda, rapat ini juga diikuti oleh Sugiono dari PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur serta Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara, Heri Poerwanto Rahmat.
Keikutsertaan Kantor Pertanahan Kota Samarinda dalam rapat koordinasi ini merupakan bentuk komitmen untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan pertanahan yang tertib, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui sinergi antarinstansi, diharapkan proses pemanfaatan ruang dan pembangunan infrastruktur strategis nasional dapat terlaksana dengan baik serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
