SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Penyusutan alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memicu sorotan tajam dari kalangan legislatif Karang Paci. Penurunan anggaran transfer secara drastis ini dinilai telah mempersempit ruang fiskal daerah di tengah masifnya pengerukan Sumber Daya Alam (SDA) di Bumi Etam.
Kondisi ketimpangan pembagian keuangan pusat dan daerah tersebut berdampak langsung pada kelancaran berbagai program pembangunan infrastruktur serta kesejahteraan masyarakat. Sejumlah proyek strategis di kawasan kabupaten/kota kini terancam tersendat akibat keterbatasan kemampuan finansial daerah.
Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, menegaskan bahwa fenomena tergerusnya nilai alokasi dana transfer ini tidak lagi dapat dianggap sebagai persoalan administratif biasa.
“Yang harus menjadi perhatian utama kita hari ini adalah memperjuangkan hak daerah terhadap Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat. Dana yang seharunya menjadi hak masyarakat Kaltim sebagai daerah penghasil tidak tersalurkan secara maksimal,” kata Muhammad Samsun.
Samsun membeberkan kalkulasi penurunan alokasi dana transfer daerah yang dinilai sangat janggal. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, porsi penerimaan TKD Kaltim yang semula menembus angka Rp14 triliun mendadak merosot tajam hingga tersisa kisaran Rp7 triliun.
Penurunan drastis hingga mencapai 50 persen tersebut berbanding terbalik dengan fakta di lapangan. Volume eksploitasi kekayaan alam Kaltim seperti hasil tambang batu bara, minyak, dan gas bumi justru terus mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya.
“Kalau aktivitas eksploitasi sumber daya alam kita stabil, bahkan meningkat, kenapa dana yang kembali ke daerah justru turun? Ini menunjukkan ada skema perhitungan yang harus dievaluasi total oleh pemerintah pusat, termasuk porsi Dana Bagi Hasil (DBH) kita yang ikut mengecil,” tambah Samsun.
Dampak dari kebijakan pengetatan fiskal tersebut menempatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim beserta DPRD Kaltim dalam posisi serba salah. Di satu sisi, ekspektasi warga terhadap percepatan pembangunan fasilitas umum sangat tinggi. Namun di sisi lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tidak mampu mengcover seluruh kebutuhan tersebut.
Keadaan ini membuat jajaran Pemprov Kaltim dan parlemen daerah menjadi sasaran empuk tumpuan kekecewaan publik, meskipun akar persoalan teknis penganggaran sepenuhnya berada di tingkat kementerian lembaga pusat.
“Masyarakat hanya tahu pemerintah provinsi dan DPRD. Mereka tentu tidak mungkin berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan protes langsung. Pada akhirnya seluruh keluhan dan desakan pembangunan disampaikan kepada kami di daerah,” tuturnya.
Guna memecahkan kebuntuan tersebut, Samsun menginisiasi konsolidasi berskala besar dengan merangkul seluruh jajaran kepala daerah serta pimpinan DPRD dari 10 kabupaten/kota se-Kaltim. Langkah diplomasi politik secara kolektif dinilai jauh lebih efektif dibanding berjuang secara parsial.
Sikap menyatu seluruh komponen pemerintahan daerah di Kaltim ini diharapkan menjadi daya tawar kuat dalam mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan jajaran eksekutif pusat untuk merevisi formula pembagian DBH secara adil.
“Saya berinisiatif menggalang kekuatan bersama seluruh pemerintah daerah dan lembaga legislatif se-Kaltim. Kita harus menyuarakan aspirasi ini secara bersama-sama ke pusat. Daripada masyarakat yang harus turun berdemonstrasi ke Istana Negara, lebih baik kami yang mewakili mereka secara resmi dan konstitusional,” pungkas Samsun.(MYG)
