SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda optimistis persoalan banjir tahunan di Kota Tepian dapat dituntaskan pada sisa masa kepemimpinan Wali Kota Andi Harun. Kendati demikian, penanganan banjir dinilai memerlukan keberanian regulasi, terutama moratoria terhadap aktivitas pemotongan lahan di kawasan hulu.

Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menyampaikan bahwa skema pengendalian banjir telah berjalan sejak awal masa jabatan Andi Harun pada 2021. Menurutnya, tenggat waktu satu dekade kepemimpinan seharusnya cukup untuk menghentikan ancaman luapan air jika dieksekusi secara terarah dari hulu ke hilir.

“Kalau kita lihat program-program pengendalian banjir ini sudah dimulai sejak awal kepemimpinan beliau. Mestinya dalam rentang 10 tahun ini bisa diselesaikan,” ujar Abdul Rohim, Senin (12/10/2026).

Rohim menegaskan bahwa pengendalian limpasan air tidak akan berhasil jika alih fungsi lahan resapan di kawasan hulu terus dibiarkan tanpa penindakan tegas.

“Di area hulu ini konservasi harus dilakukan secara optimal. Kemudian harus berani mulai melakukan moratorium terhadap pemotongan-pemotongan lahan dan alih fungsi daerah resapan,” tegas politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Di samping perlindungan hulu, sektor hilir juga membutuhkan perbaikan elevasi saluran drainase, pengerukan sedimentasi, serta penambahan pintu air otomatis dan unit pompa di titik-titik pembuangan utama guna mengantisipasi luapan Sungai Mahakam saat pasang laut.

“Kalau misalnya ada kondisi pasang, pintu airnya ditutup kemudian air dipompa keluar. Itu nanti bisa membantu kita untuk mengurangi dampak banjir,” jelasnya.

Sejak 2021, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah meluncurkan berbagai program fisik, mulai dari normalisasi bantaran Sungai Karang Mumus (SKM), pelebaran parit utama, hingga pembebasan lahan kolam retensi. Rohim berharap sisa periode anggaran yang ada difokuskan penuh pada proyek-proyek bernilai strategis tinggi agar masalah banjir tidak terus membebani warga Samarinda.(ADV)

Loading

By redaksi