SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda saat ini harus menghadapi tekanan ekonomi yang kian berat. Kombinasi antara kelangkaan barang, lonjakan harga bahan pokok, serta terganggunya fasilitas umum dinilai mengancam keberlangsungan usaha warga.
Kondisi perekonomian daerah yang belum sepenuhnya stabil semakin diperparah dengan terjadinya pemadaman listrik bergilir dan mampetnya distribusi air bersih. Pelaku usaha kecil yang bergantung pada pasokan listrik dan air harian terpaksa memangkas jam operasional mereka.
Daya beli masyarakat pun mencatatkan penurunan akibat dampak ekonomi berantai ini. Banyak pedagang kecil dan pemilik toko mengeluhkan sepinya pembeli serta tingginya biaya operasional tambahan yang harus dikeluarkan selama masa krisis.
Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, mengapresiasi ketabahan warga Samarinda yang selama ini cenderung kooperatif dan jarang mengeluh. Namun, ia menyadari bahwa batas toleransi masyarakat kini berada di titik kritis akibat beban ekonomi yang menumpuk.
Celni menilai krisis kali ini tergolong kompleks karena menyerang dari dua sisi sekaligus, yakni keterbatasan modal operasional akibat harga barang mahal dan tidak tersedianya pasokan utilitas penunjang usaha.
“Memang warga Kalimantan Timur khususnya Kota Samarinda tidak pernah mengeluh selama ini. Selama ini tidak pernah mengeluh, yang penting ada. Tetapi yang jadi masalah sekarang kan barang mahal, nggak ada juga barangnya, PLN suka mati, kemudian air juga nggak ada,” ujar Celni Pita Sari.
Ia menambahkan bahwa terganggunya operasional UMKM tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sektor UMKM selama ini merupakan tulang punggung perekonomian Samarinda yang menyerap banyak tenaga kerja lokal dan menjaga perputaran uang di tingkat bawah.
Oleh karena itu, Celni mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengambil tindakan menyelamatkan ekosistem bisnis kerakyatan ini. Menurutnya, keterjaminan pasokan energi dan kelancaran distribusi bahan pokok adalah syarat mutlak agar UMKM dapat bertahan.
“Tetapi memang hal tersebut tidak bisa optimal kalau tidak didukung oleh pemerintah pusat, jadi emang harus ada dukungan dari pusat sehingga kita juga bisa menyelesaikannya dengan baik,” kata Celni.
DPRD Kota Samarinda berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan stabilitas harga pasar dan percepatan pemulihan layanan publik demi memastikan para pelaku UMKM dapat kembali beroperasional secara normal dan bangkit dari keterpurukan ekonomi.(ADV/MYG)
