SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Banyaknya posisi jabatan struktural yang masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mendapat sorotan serius dari jajaran legislatif. Komisi I DPRD Kota Samarinda mendesak pemerintah daerah segera memberikan kepastian terkait penetapan pejabat definitif guna menjaga optimalitas roda pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengungkapkan bahwa fenomena kekosongan posisi definitif tersebut tidak hanya terjadi pada jajaran pimpinan tinggi organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga menjalar hingga ke level kewilayahan di kecamatan dan kelurahan. Bahkan, ia mencatat ada aparatur camat yang terpaksa merangkap tugas memimpin dua wilayah kecamatan sekaligus, di samping sejumlah kursi lurah yang juga masih berstatus pelaksana tugas.
“Jabatan Plt itu sifatnya sementara dan kewenangannya terbatas. Jangan sampai terlalu lama dibiarkan hingga berdampak pada pelayanan publik,” ujar Samri.
Merujuk inventarisasi Komisi I, tercatat ada sepuluh posisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau setingkat eselon II yang belum memiliki pimpinan definitif akibat faktor purna tugas maupun mutasi jabatan. Kesepuluh pos strategis tersebut mencakup Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Sekretaris DPRD, Asisten I dan Asisten III Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia, Inspektur Inspektorat Daerah, Kepala Bapperida, Kepala Disperkim, Kepala Disdikbud, serta Kepala Dinas PUPR.
Berdasarkan komunikasi yang terbangun antara dewan dan pihak eksekutif, penundaan pelantikan tersebut berkaitan dengan kebijakan Wali Kota Samarinda Andi Harun yang tengah mengevaluasi performa jajaran pejabat yang ditugaskan saat ini sebagai bahan pertimbangan sebelum diputuskan secara permanen.
“Pak Wali Kota ingin melihat lebih dahulu kinerja para Plt. Masa penugasan itu sekaligus menjadi bahan penilaian sebelum pengangkatan definitif,” jelasnya.
Selain faktor evaluasi kinerja, Samri turut menganalisis adanya potensi pertimbangan efisiensi belanja pegawai di balik skema penugasan sementara ini, mengingat pejabat yang merangkap sebagai Plt hanya memperoleh tambahan penghasilan sebesar 20 persen dari nilai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) jabatan yang dirangkapnya.
Meski mengapresiasi sistem asesmen berbasis kompetensi dan meritokrasi yang diterapkan Andi Harun selama ini, pihak legislatif berharap agenda pelantikan serentak yang dikabarkan bergulir pada Desember mendatang dapat segera direalisasikan tanpa penundaan lagi.
“Kami berharap pengisian jabatan definitif bisa dilakukan lebih cepat agar tidak terlalu lama terjadi kekosongan,” pungkas Samri.(ADV/MYG)
![]()
