SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Gangguan suplai energi listrik yang terus berulang di Kota Tepian memicu gelombang kekecewaan masyarakat sekaligus reaksi keras dari jajaran legislatif. Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mendesak PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk memberikan bentuk pertanggungjawaban nyata berupa kompensasi langsung kepada pelanggan terdampak atas buruknya kualitas layanan kelistrikan yang telah berlangsung berbulan-bulan.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menilai bahwa rilis pengumuman maupun penyampaian permohonan maaf rutin setiap kali terjadi pemadaman tidak lagi sepadan dengan kerugian materiil dan terhambatnya produktivitas harian warga, terutama bagi pelaku usaha yang sangat bergantung pada pasokan daya listrik.

“Masyarakat tidak seharusnya terus membayar tagihan dengan nilai normal ketika pelayanan listrik yang diterima tidak berjalan optimal,” tegas Abdul Rohim.

Sebagai wujud keadilan bagi konsumen, ia mengusulkan adanya kebijakan keringanan pembayaran rekening listrik secara menyeluruh bagi pelanggan di Samarinda selama masa krisis pasokan masih terjadi.

“Kalau memang dia betul-betul bertanggung jawab, dia mesti memberikan kompensasi atas kerugian yang diterima masyarakat dalam bentuk pemotongan tagihan listrik. Misalnya, karena terjadi pemadaman secara berkala di Samarinda, seluruh pelanggan di Samarinda dipotong 50 persen dari tagihan. Itu tanggung jawab namanya,” ujarnya.

Lebih jauh, Rohim turut mempertanyakan kredibilitas alasan teknis yang berulang kali disampaikan manajemen PLN terkait kerusakan sistem pembangkit. Menurutnya, persoalan teknis yang dibiarkan berlarut-larut hingga hampir setengah tahun tanpa kepastian penyelesaian mengindikasikan lemahnya manajemen penanganan gangguan.

“Kalau memang rusak, tinggal diperbaiki. Kalau memang tidak bisa diperbaiki, beli yang baru. Saya pribadi sudah tidak percaya dengan berbagai alasan PLN itu,” katanya lugas.

Atas dasar tersebut, Komisi III DPRD Samarinda mendesak manajemen PLN segera menuntaskan akar persoalan defisit maupun gangguan jaringan secepat mungkin demi memulihkan kenyamanan publik. Di sisi lain, ia juga mendorong keterlibatan institusi pengawas hukum untuk menelusuri penyebab berulangnya krisis kelistrikan di daerah.
“Aparat penegak hukum juga harus melakukan audit terhadap pengelolaan PLN untuk mengetahui penyebab gangguan pelayanan yang terus berulang,” pungkas Abdul Rohim.(ADV/MYG)

Loading

By redaksi