SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Keluhan masyarakat mengenai kondisi badan jalan yang rusak maupun bergelombang akibat bekas proyek galian utilitas menjadi perhatian khusus dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemanfaatan Jalan di DPRD Kota Samarinda. Regulasi ini menyiapkan skema perlindungan anggaran daerah dengan mewajibkan setiap pelaksana proyek galian untuk menyerahkan jaminan perbankan sebelum memulai pekerjaan fisik.
Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menyoroti fakta di lapangan di mana banyak proyek penggalian badan jalan baik untuk penanaman kabel maupun jaringan pipa sering kali ditinggalkan begitu saja tanpa pemulihan konstruksi yang layak. Untuk mengakhiri praktik tersebut, pemerintah kota akan mengikat tanggung jawab kontraktor pelaksana melalui instrumen bank garansi.
“Misalnya yang kita sering temukan dalam beberapa waktu selama ini, saat orang menggali jalan, itu setelah digali nggak kembali. Nah, ini kita atur bahwa semua kontraktor yang menggali untuk kepentingan kabel atau apa harus menyerahkan surat jaminan bank garansi. Kalau dia mengembalikan 100 persen sebagaimana awal, maka itu silakan diambil kembali,” tegas Abdul Rohim.
Sebaliknya, apabila pihak pelaksana proyek mengabaikan kewajiban pemulihan kualitas jalan sesuai spesifikasi semula setelah pekerjaan rampung, pemerintah daerah memiliki otoritas penuh untuk mencairkan dana jaminan tersebut guna membiayai perbaikan infrastruktur secara mandiri.
“Tapi kalau ternyata tidak, maka itu akan dicairkan oleh pemerintah untuk digunakan mengembalikan jalan sebagaimana asalnya,” imbuhnya.
Abdul Rohim memastikan ketentuan ketat ini berlaku menyeluruh tanpa pengecualian, termasuk bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti perusahaan telekomunikasi maupun instansi penyedia layanan publik lainnya yang melakukan penggalian instalasi infrastruktur di wilayah Kota Tepian.
“Atau tadi kayak misalnya BUMN, misalnya Telkom atau apa, melakukan penggalian untuk penggunaan instalasi infrastruktur mereka. Nah, ini juga harus kita pastikan jalan harus kembali seperti awal. Nah, caranya tadi itu salah satunya mereka harus kasih garansi, yang garansi itu kalau mereka ternyata tidak memenuhi ketentuan, garansinya kita cairkan untuk pembiayaan perbaikan untuk dikembalikan seperti kondisi awal,” tutupnya.
Dengan berlakunya mekanisme bank garansi tersebut, Pemkot Samarinda tidak lagi terbebani biaya perbaikan jalan akibat dampak proyek pihak ketiga, sekaligus menjamin kenyamanan dan keselamatan pengendara tetap terjaga.
![]()
