SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Wacana pelarangan penggunaan rokok elektrik atau vape yang mencuat seiring adanya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendapat tanggapan hati-hati dari kalangan legislatif di Kota Tepian. Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menekankan bahwa kebijakan yang menyangkut kepentingan publik luas harus berdiri di atas payung hukum formal dan kajian dampak ekonomi yang matang.

Menurutnya, pertimbangan keagamaan dan kesehatan yang melatarbelakangi fatwa MUI tetap patut dihormati. Namun, karena implikasinya menyentuh kehidupan sosial masyarakat luas, tindak lanjutnya perlu dituangkan dalam aturan resmi seperti undang-undang atau peraturan pemerintah agar memiliki kepastian hukum.

“Kalau yang sifatnya general begitu sudah kan, ya paling tidak kan harus ada dasar hukumnya. Ya kan, kayak resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah,” ujar Anhar.

Selain aspek regulasi, ia menyoroti keberadaan ekosistem perdagangan vape di Kalimantan Timur yang ikut menggerakkan roda ekonomi daerah. Kebijakan pelarangan langsung dinilai berpotensi memukul omzet serta mengganggu perputaran usaha para pedagang.

“Alasan-alasan fundamentalnya itu jangan sampai juga ini karena ada akses ekonominya di situ, itu kasihan juga yang lain. Karena di Kaltim ini sekitar dua ribuan pengusaha vape,” tegasnya.

Anhar mendorong agar perumusan aturan terkait vape dilakukan secara proporsional dengan tetap memperhatikan keberlangsungan penghidupan masyarakat. Pemerintah dan pihak terkait diharapkan dapat menyeimbangkan perlindungan publik dengan keberlanjutan usaha warga.

Melalui pendekatan regulasi yang terukur dan berlandaskan aturan perundang-undangan yang berlaku, diharapkan setiap langkah kebijakan mampu menjaga ketertiban sekaligus melindungi kelangsungan usaha masyarakat secara berkelanjutan.

Loading

By redaksi