SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) berkomitmen mempercepat langkah swasembada beras sebagai tindak lanjut instruksi langsung dari Kementerian Pertanian. Targetnya, dalam enam bulan ke depan, puluhan ribu hektare lahan sawah akan diaktifkan kembali untuk meningkatkan produksi beras daerah.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyatakan percepatan program ini penting karena tenggat waktu yang diberikan terus dimajukan.
“Kemarin Pak Menteri bilang dua tahun, lalu jadi satu tahun, sekarang enam bulan. Artinya kita harus gerak cepat,” tegasnya usai Rapat Koordinasi Rencana Aksi Swasembada Beras di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (15/5/2025).
Dari target total 50.000 hektare lahan sawah, Kaltim saat ini baru mengaktifkan sekitar 20.000 hektare. Seno menyebut, pemerintah akan memprioritaskan percepatan aktivasi 30.000 hektare sisanya di beberapa kabupaten, termasuk Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Berau.
“Lahan yang dulu pernah jadi sawah akan kita optimalkan kembali. Sementara untuk pembukaan lahan baru atau ekstensifikasi, itu prosesnya panjang karena harus berurusan dengan izin kehutanan,” jelas Seno.
Langkah optimalisasi dinilai lebih cepat dan efisien karena tidak membutuhkan pembukaan kawasan hutan baru.
“Kita punya banyak lahan sawah yang mangkrak sejak 2017. Itu akan kita hidupkan kembali,” ujarnya.
Pemprov Kaltim juga melibatkan sejumlah instansi untuk mempercepat realisasi program, termasuk Dinas PUPR, Balai Wilayah Sungai, Dinas Pertanian, serta Dinas Kehutanan. Koordinasi lintas sektor ini akan dilakukan secara rutin setiap pekan untuk memastikan progres di lapangan.
Siti Farisyah Yana, Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim, menambahkan bahwa timnya akan langsung turun ke lapangan dalam waktu dekat untuk memetakan potensi lahan yang bisa diaktifkan.
“Kami akan menyisir lahan yang sempat ditinggalkan, mencari tahu penyebabnya, dan segera mencari solusi,” katanya.
Ia menargetkan proses identifikasi dan pengambilan kebijakan dilakukan secara cepat.
“Satu minggu kedepan kita turun penuh ke lapangan, dan dalam 10 hari kita harap kebijakan bisa segera dieksekusi,” ungkap Yana.(MYG)
