SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali menyoroti ketimpangan distribusi tenaga pengajar, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pemerintah memastikan upaya percepatan terus dilakukan untuk memastikan layanan pendidikan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyatakan bahwa pihaknya telah menyurati Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) guna meminta tambahan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk guru.
“Kita ada beberapa guru yang belum masuk P3K itu akan kita perjuangkan. Kita sudah menulis surat kepada KemenPAN-RB supaya ada gelombang berikutnya untuk P3K,” ujar Seno usai mengikuti Rapat Paripurna di Kantor DPRD Kaltim, Senin (23/6/2025).
Selagi menunggu keputusan dari pemerintah pusat, Pemprov Kaltim menggunakan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk tetap menggaji para guru honorer yang ditempatkan di wilayah 3T.
“Sampai saat ini kita masih menggaji guru tersebut melalui BOSP. Ini kita tempatkan di posisi-posisi di 3T supaya mereka bisa mengejar ketertinggalan kualitas pendidikan di sana,” tambah Seno.
Namun diakuinya, tantangan besar justru datang dari preferensi sebagian guru yang enggan mengajar di daerah terpencil dan lebih memilih mengajar di perkotaan. Situasi ini mendorong Pemprov untuk merumuskan insentif khusus bagi guru yang bersedia bertugas di daerah 3T.
“Memang banyak guru juga yang inginnya mengajar di kota. Nah ini yang selalu kita berikan perhatian kepada mereka,” katanya.
Pemerintah kini sedang mengkaji kemungkinan pemberian tunjangan khusus melalui skema Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) atau tunjangan pendapatan daerah sebagai bentuk penghargaan dan motivasi bagi para guru di kawasan pelosok.
“Kita lagi diskusikan apakah nanti TPP atau tunjangan pendapatan daerah. Ini kita sedang formulasikan dengan Dinas Pendidikan,” jelas Seno.
Wilayah yang saat ini dinilai paling membutuhkan tenaga pengajar antara lain Kutai Timur, Mahakam Ulu, dan Kutai Barat. Ketiga kabupaten tersebut memiliki tantangan geografis dan akses yang cukup berat, namun kebutuhan guru sangat mendesak.
“Banyak, yang pertama kali itu di Kutim, kemudian Mahakam Ulu, Kutai Barat juga banyak daerah-daerah yang terpencil. Jadi daerah-daerah itu yang akan kita amankan untuk guru-guru 3T,” ujarnya.
Pemprov berharap, melalui upaya strategis ini, akses pendidikan di wilayah 3T dapat meningkat, dan tidak ada lagi kesenjangan kualitas belajar antara daerah perkotaan dan pedalaman. Pemerintah juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk turut serta dalam mendukung pemerataan guru demi kemajuan pendidikan Kaltim.(MYG)
