SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – DPRD Samarinda menilai pengelolaan limbah domestik di Kota Tepian berada pada titik kritis. Dalam rapat pembahasan Raperda Pengelolaan Limbah Domestik, sejumlah persoalan mengemuka, mulai dari ketidaksesuaian septic tank hingga lemahnya pengawasan lintas sektor.
Ketua Bapemperda DPRD Samarinda, Kamaruddin, mengatakan bahwa sebagian besar warga membangun sistem septic tank asal-asalan, bahkan menggunakan siring atau saluran terbuka tanpa pelindung dasar, yang mengakibatkan pencemaran tanah dan sumur sekitar.
“Air limbahnya itu masuk ke tanah, dan di sebelahnya ada sumur. Mereka tidak sadar bahwa air bersihnya itu bisa tercemar oleh tinja,” jelas Kamaruddin.
Menurutnya, lemahnya peran pemerintah dalam pengawasan turut memperparah situasi. Karena itu, ia mendorong pemerintah kota menyiapkan solusi konkret, termasuk subsidi pembangunan septic tank standar nasional.
“Kita harapkan Perda ini bukan hanya disahkan, tapi juga disosialisasikan dan diawasi. Tanpa pengawasan yang maksimal, perda ini akan sia-sia,” tegasnya.
Kamaruddin juga menyoroti kawasan pinggiran Sungai Mahakam yang masih menjadi tempat pembuangan limbah langsung, padahal sungai itu menjadi sumber air bersih utama Samarinda.
“Air limbahnya itu masuk ke tanah, dan di sebelahnya ada sumur. Mereka tidak sadar bahwa air bersihnya itu bisa tercemar oleh tinja,” ulangnya mempertegas.
Ke depan, ia berharap Raperda ini tidak hanya menjadi produk hukum, melainkan dijalankan melalui kerja lintas dinas yang kuat dan pengawasan terpadu.(ADV/DPRD SAMARINDA)
