SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – DPRD Kalimantan Timur mencatatkan perkembangan baru dalam rencana penggunaan hak angket setelah enam fraksi menyatakan persetujuan secara administratif pada Senin malam (4/5/2026).
Sebanyak 22 anggota dewan resmi menjadi inisiator usulan tersebut guna mendalami kebijakan strategis pemerintah daerah yang tengah menjadi sorotan publik.
Juru Bicara Hak Angket DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menjelaskan bahwa keputusan kolektif ini merupakan langkah formal untuk menjawab tuntutan massa yang melakukan pengawalan di area kantor DPRD hingga larut malam. Ia memastikan bahwa proses konsolidasi antar pimpinan fraksi telah selesai dilaksanakan untuk menentukan arah kebijakan legislatif.
“Rapat konsolidasi pimpinan sudah tuntas dan alhamdulillah enam dari tujuh fraksi telah menyampaikan sikap setuju. Dukungan saat ini sudah ditandatangani oleh 22 anggota. Ini adalah respons nyata kami terhadap pergerakan masyarakat yang terus mengawal isu ini,” jelas Nurhadi Saputra saat ditemui usai rapat.
Nurhadi mengungkapkan bahwa pertimbangan stabilitas daerah menjadi salah satu alasan pemilihan hak angket dibandingkan hak interpelasi. Langkah ini diambil guna menjaga situasi agar tetap kondusif dan memastikan harapan publik terhadap transparansi dapat terpenuhi melalui mekanisme penyelidikan yang lebih mendalam di parlemen.
“Kami tidak ingin mengkhianati perjuangan teman-teman di luar yang masih bertahan sampai malam ini. Jika kami arahkan ke interpelasi, dikhawatirkan akan menimbulkan kekecewaan besar. Kami juga mempertimbangkan stabilitas daerah agar situasi tetap kondusif dan aksi tidak terus berlanjut karena harapan publik tidak terpenuhi,” tuturnya secara mendetail.
Proses selanjutnya akan bergulir ke meja Badan Musyawarah (Banmus) untuk menetapkan jadwal rapat paripurna guna pengesahan usulan secara resmi. Nurhadi menegaskan komitmen dewan untuk mengawal prosedur ini sesuai dengan aturan tata tertib yang berlaku.
“Kami akan menunggu jadwal dari Banmus untuk menentukan kapan paripurna digelar. Fokus kami saat ini adalah memastikan seluruh proses berjalan sesuai prosedur tanpa mencederai amanah yang disampaikan masyarakat,” tutupnya.(MYG)
